Penanganan HIV/AIDS di Jaksel Dinilai Masih Minim

binomedia.id – Jakarta. Perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya di wilayah Jakarta Selatan, terhadap penanganan HIV/AIDS dinilai masih kurang optimal. Berdasarkan data dari Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Jakarta Selatan, tercatat ada 509 pengidap HIV/AIDS, namun hanya 495 orang yang tercatat mendapatkan perawatan, sementara 14 orang lainnya tidak diketahui status dan riwayat perawatannya.

Kondisi ini disoroti dalam Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) yang digelar di Ruang Rapat Gelatik 1, Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Selasa (22/7). Dalam forum tersebut, Dian Salamena dari LSM Nurani Hati Peduli Bangsa mengungkapkan keprihatinannya atas lemahnya sistem pelacakan dan pelayanan terhadap seluruh pengidap.

“Kami tidak tahu ke mana sisanya. Apakah dirujuk ke luar atau justru tidak tertangani sama sekali? Padahal, ini penting untuk tracking agar mereka tidak menularkan ke mana-mana. Bahkan dari 495 orang itu, hanya 419 yang menerima ARV (Antiretroviral). Angkanya justru turun belakangan ini,” ujarnya.

Dian menambahkan, tren penurunan ini mengkhawatirkan karena berpotensi memperluas penyebaran virus, terutama jika tidak dilakukan pelacakan dan intervensi secara masif.

Usulan Program Edukasi Ulang Lewat Sekolah

Sebagai solusi, Dian mendorong agar pemerintah menghidupkan kembali program Aku Bangga Aku Tahu (ABAT) di lingkungan sekolah. Menurutnya, sekolah adalah ruang paling strategis untuk melakukan edukasi dini, terutama karena tabu membahas seksualitas masih menjadi kendala besar dalam masyarakat.

“Mungkin 20 tahun lagi kita akan kehilangan separuh generasi karena penyakit ini. HIV/AIDS itu tidak terlihat, tetapi nyata adanya. Seks di Indonesia memang tabu untuk dibicarakan, tetapi tidak tabu untuk dilakukan,” tegasnya.

Dukungan Lintas Sektor Melalui Pendekatan Pentahelix

Rakerwil ini juga bertujuan untuk menggalang dukungan menyeluruh dari seluruh SKPD/UKPD di Jakarta Selatan, sesuai dengan Surat Edaran Wali Kota Jakarta Selatan Nomor e-0005/SE/2025. Surat edaran ini menegaskan komitmen untuk mendorong kegiatan sosialisasi HIV/AIDS dan penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan secara rutin.

Kegiatan ini turut menekankan pentingnya implementasi pendekatan pentahelix, yakni kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dunia usaha, akademisi, dan media massa untuk memperkuat strategi penanggulangan HIV/AIDS secara komprehensif.

Salah satu fokus utama adalah pembiayaan berkelanjutan bagi program-program KPA Jakarta Selatan agar kegiatan edukasi, sosialisasi, dan layanan kesehatan bisa menjangkau kelompok masyarakat paling rentan, terutama generasi muda.

Catatan Kritis untuk Pemerintah

Minimnya perhatian terhadap nasib para pengidap HIV/AIDS yang tidak terpantau menjadi peringatan serius bagi Pemprov DKI Jakarta. Ketiadaan data dan ketidakjelasan layanan bagi sebagian pengidap bisa berdampak besar terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan.

Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya memperkuat sistem pelacakan dan pelayanan, tetapi juga berani membuka ruang edukasi seksual yang jujur dan ilmiah sejak usia dini.

“Ini bukan sekadar soal kesehatan, tapi menyangkut masa depan bangsa,” pungkas Dian. (sh)