Binomedia.id, JAKARTA – Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni, mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan berbagai alternatif pembiayaan, seperti obligasi daerah, sukuk daerah, hingga kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), guna menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah keterbatasan kapasitas fiskal yang masih dialami mayoritas daerah di Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Fatoni saat menjadi narasumber dalam Sarasehan Kebangsaan bertema “Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik” yang digelar Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) di Hotel Pangeran, Pekanbaru, Riau, Minggu (20/7).
Fatoni menjelaskan, pemerintah daerah perlu melakukan inovasi dan terobosan dalam mencari sumber pembiayaan pembangunan. Menurutnya, kondisi fiskal saat ini tidak memungkinkan daerah hanya mengandalkan pendapatan daerah maupun dana transfer dari pemerintah pusat.
“Berdasarkan kemampuan kapasitas fiskal daerah, dari 546 pemerintah daerah di Indonesia, hanya 44 daerah yang memiliki kapasitas fiskal kuat, 35 daerah berada pada kategori sedang, sedangkan 467 daerah masih memiliki kapasitas fiskal lemah,” ujarnya.
Kondisi tersebut, kata Fatoni, menunjukkan pentingnya kreativitas pemerintah daerah dalam menggali sumber pembiayaan baru yang telah diatur dalam berbagai regulasi.
Selain mengoptimalkan dana APBN dan APBD, pemerintah daerah dapat memanfaatkan sejumlah instrumen pembiayaan lain, seperti obligasi daerah, sukuk daerah, pinjaman daerah, skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), kerja sama dengan BUMN, BUMD maupun pemerintah daerah lainnya. Optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) juga dinilai dapat memperkuat kapasitas pembiayaan daerah.
Menurut Fatoni, obligasi daerah menjadi salah satu instrumen yang memiliki banyak manfaat karena tidak hanya menyediakan sumber pendanaan pembangunan, tetapi juga membuka peluang bagi masyarakat untuk berinvestasi sekaligus berpartisipasi dalam pembangunan daerah.
Ia menyebutkan sejumlah keunggulan obligasi daerah, antara lain meningkatkan partisipasi masyarakat, menjadi alternatif investasi yang menguntungkan, mengurangi ketergantungan terhadap APBD dan dana transfer pusat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memperkuat perekonomian daerah, serta memperluas diversifikasi sumber pembiayaan.
Selain itu, obligasi daerah juga dinilai memiliki fleksibilitas dalam pengaturan pembayaran pokok, penentuan imbal hasil, dan memungkinkan pembiayaan beberapa proyek pembangunan secara bersamaan.
Meski demikian, Fatoni menilai implementasi obligasi daerah masih memerlukan penguatan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan agar instrumen tersebut dapat segera diterapkan secara optimal.
“Diperlukan komitmen bersama yang lebih kuat sehingga obligasi daerah bisa segera terlaksana, pembangunan dapat berjalan, dan masyarakat bisa ikut berpartisipasi sekaligus berinvestasi di daerah,” katanya.
Fatoni berharap pemerintah daerah mulai menyiapkan berbagai alternatif pembiayaan sesuai karakteristik dan kebutuhan masing-masing sehingga pembangunan tetap dapat berjalan tanpa bergantung sepenuhnya pada kemampuan fiskal daerah maupun transfer dari pemerintah pusat.
Sarasehan tersebut turut dihadiri Ketua Fraksi Partai Golkar sekaligus Ketua Badan Anggaran MPR RI Melchias Markus Mekeng, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, Direktur Pemeriksaan V.B BPK Arman Syifa, Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) Reynaldi Hermansjah, serta akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau Edyanus Herman Halim.
Kegiatan ini juga diikuti para bupati dan wali kota se-Provinsi Riau, unsur Forkopimda, pimpinan DPRD provinsi dan kabupaten/kota, perwakilan Bank Himbara, akademisi, serta organisasi pelaku usaha seperti HIPMI dan Kadin Riau.(Dhil)
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Binomedia.id
