Binomedia.id, JAKARTA – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memperkuat strategi pengelolaan dana haji untuk mengoptimalkan nilai manfaat bagi jemaah sekaligus menjaga keberlanjutan dana bagi calon jemaah pada masa mendatang. Hingga September 2026, dana kelolaan BPKH tercatat mencapai Rp185,73 triliun.
Strategi tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan dalam Hajj Fund Forum (HFF) ke-8 yang diselenggarakan pada Kamis (15/10/2026), sebagai bagian dari Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-13 Tahun 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Jakarta.
Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, mengatakan Hajj Fund Forum menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan untuk memperkuat perspektif dan merumuskan pendekatan pengelolaan keuangan haji di tengah tantangan yang semakin kompleks.
Menurut Fadlul, pengelolaan dana haji tidak hanya berkaitan dengan pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji, tetapi juga menyangkut keberlanjutan manfaat bagi jutaan calon jemaah, baik yang akan berangkat dalam waktu dekat maupun generasi mendatang.
“Insya Allah ini bisa menjadi penguatan bagi kami untuk bisa mengelola keuangan haji menjadi lebih optimal lagi, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi jemaah haji, baik yang menunggu maupun yang berangkat,” ujar Fadlul di Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Dana Kelolaan Rp185,73 Triliun Butuh Strategi Investasi
Dengan dana kelolaan mencapai Rp185,73 triliun, BPKH menghadapi kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara optimalisasi hasil investasi dan perlindungan dana jemaah.
Pengelolaan dana tersebut harus memperhatikan kebutuhan likuiditas untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji, prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta kemampuan menghasilkan nilai manfaat secara berkelanjutan.
Fadlul menegaskan, strategi pengelolaan keuangan haji harus mempertimbangkan kepentingan jemaah yang berangkat saat ini tanpa mengesampingkan hak calon jemaah yang masih menunggu keberangkatan.
“Pengelolaan dana haji perlu mempertimbangkan keseimbangan manfaat bagi jemaah yang berangkat saat ini sekaligus menjaga keberlanjutan dana bagi calon jemaah pada masa mendatang,” katanya.
Pendekatan tersebut menempatkan keberlanjutan dana sebagai salah satu pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan investasi. Optimalisasi nilai manfaat perlu dilakukan dengan memperhitungkan risiko investasi dan kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji.
Tata Kelola dan Manajemen Risiko Diperkuat
Melalui Hajj Fund Forum 2026, BPKH mendorong penguatan pemahaman bahwa pengelolaan dana haji merupakan amanah antargenerasi. Karena itu, pengelolaan dana membutuhkan tata kelola yang kuat, strategi investasi yang terukur, serta manajemen risiko yang memadai.
Penguatan tata kelola menjadi penting untuk memastikan keputusan investasi dilakukan secara profesional dan sesuai ketentuan. Di sisi lain, pengelolaan risiko diperlukan untuk menjaga nilai dana di tengah perubahan kondisi ekonomi dan dinamika pasar keuangan.
BPKH juga menempatkan pemanfaatan teknologi sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Digitalisasi proses pengelolaan diharapkan mendukung efektivitas operasional sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan haji.
Dengan dana kelolaan dalam skala besar, transparansi informasi dan pengawasan menjadi faktor penting untuk memastikan pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan.
Jaga Keberlanjutan Manfaat bagi Jemaah
BPKH menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat strategi pengelolaan dana haji agar nilai manfaat yang dihasilkan dapat mendukung penyelenggaraan ibadah haji dan memberikan manfaat secara berkelanjutan.
Tantangan utama pengelolaan dana haji adalah menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembiayaan jemaah saat ini dan kepentingan calon jemaah yang akan berangkat pada masa mendatang.
Karena itu, pengelolaan dana tidak hanya berorientasi pada pencapaian hasil investasi, tetapi juga harus memperhatikan keamanan dana, ketersediaan likuiditas, kepatuhan syariah, dan keberlanjutan manfaat.
Melalui penguatan tata kelola, strategi investasi yang bijaksana, serta pemanfaatan teknologi, BPKH berharap pengelolaan dana haji dapat berjalan lebih profesional, transparan, dan berkelanjutan untuk mendukung kebutuhan jemaah dari generasi ke generasi. (ris)
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Binomedia.id
