Binomedia.id – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terus memperkuat kinerja dan profesionalisme para Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di program Pembanguan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dengan menggelar uji kompetensi di sejumlah daerah.
Adapun kegiatan ini digelar pada pekan ini di tiga provinsi yakni Bali yang melibatkan 96 PKB, Bangka Belitung 14 PKB dan Gorontalo 148 PKB.
Provinsi Bali sendiri menggelar uji kompetensi PKB pada Selasa, 22 November 2022 yang dilaksanakan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Bali secara serentak di seluruh Kabupaten/Kota.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali dr. Ni Luh Gede Sukardiasih mengatakan, setidaknya ada tiga standar yang dinilai dalam uji kompetensi tersebut di antaranya kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural.
Ni Luh menjelaskan sasaran kegiatan ini diperuntukkan bagi PKB dengan kriteria yang belum mengikuti uji kompetensi, sudah mengikut uji kompetensi namun dengan hasil tindak lanjut pengembangan dan yang terakhir prioritas bagi PKB yang akan naik jabatan.
“Dari jumlah PKB sebanyak 242 orang, tahun ini yang mengikuti uji kompetensi sebanyak 96 orang, dan kesemuanya sebagai prasyarat untuk kenaikan jabatan. Jadi dari hasil uji kompeteni sebelumnya, seluruh PKB di Bali telah memenuhi standar kompetensi,” kata Ni Luh.
Baca Juga: BKKBN Meluncurkan Materi Audiovisual Penyuluhan Percepatan Penurunan Stunting Lewat Bahasa Agama
Kegiatan ini dilaksanakan dengan sistem penilaian berbasis online melalui Computer Assisted Test (CAT), di mana PKB harus menjawab 100 soal pilihan ganda dalam waktu 5 jam.
Ni Luh berharap PKB dapat mengikuti dengan serius dan hasilnya memuaskan sehingga dapat menunjang kinerja mereka dalam melaksanakan tugas di lapangan. Dia pun menjelaskan ada 3 kategori dari hasil penilaian tersebut, yaitu lulus di atas standar, lulus sesuai standar dan tidak lulus dengan tindak lanjut pengembangan.
“Harapannya semua uang ikut bisa lulus,” ucapnya.
Sementra itu uji kompetensi PKB yang diselenggarakan di oleh Perwakilan BKKBN periode II tahun 2022 yang akan menduduki jabatan setingkat lebih tinggi atau perpindahan ke jabatan fungsional lain.
Baca Juga: BKKBN Meraih Penghargaan Anugerah Reksa Banda tahun 2022
Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak dua kali yaitu untuk Pulau Bangka dan untuk Pulau Belitung pada 29 November 2022 di Tanjungpandan secara daring menggunakan Sistem Aplikasi Sertifikasi yang terintegrasi dengan SIM SDM BKKBN.
Peserta yang terdiri atas 14 orang PKB dari Kabupaten/Kota di Pulau Bangka terlihat serius dalam mengerjakan materi ujian kompetensi. Salah satu PKB dari Kabupaten Bangka Sri Astuti menilai soal-soal yang diberikan sedikit sulit karena jawaban pada pilihan gandanya hampir mendekati benar semua. Walaupun begitu ia tetap mengerjakan seluruh soal yang berjumlah 100 itu sampai selesai.
“Sebenarnya jam satu siang sudah selesai semua tapi tetap dilihat ulang jawabannya kan masih ada waktu,” ungkapnya.
Baca Juga: BKKBN Melakukan Uji Coba Penggunaan Website Orang Tua Hebat Sebagai Inovasi
Sri sangat berharap dapat lulus uji kompetensi. Waktu pengerjaan soal yang diberikan yakni 5 jam sehingga jam 14.00 kegiatan uji kompetensi dijadwalkan sudah selesai.
Menanggapi ha tersebut, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Fazar Supriadi Sentosa mengatakan bahwa uji kompetensi ini menguji sesuai standarnya. Yang diuji, kata Fazar, menyangkut teknis, manajerial dan sosial kultural yang selama ini sudah mereka lakukan dalam 10 langkah PLKB.
“Misalnya kalau teknis itu seperti pencatatan pelaporan, pelayanan KB, kalau manajerial itu seperti pembentukan Pokja, advokasi ke Camat dan sosial kultural itu seperti pendekatan ke tokoh agama dan tokoh masyarakat,” ucap Fazar.
Baca Juga: BKKBN: Pembelajaran Bersama Berbagai Negara Dalam Konferensi Internasional atau ICFP 2022
Fazar pun berharap agar seluruh peserta lulus sehingga kompetensinya mumpuni dalam pekerjaan sehari-hari tidak ada hambatan.
Berbeda dengan Provinsi Bali dan Bangka Belitung, uji kompetensi PKB yang diselenggarakan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo menghadirkan sejumlah ahli untuk menambah pengetahuan para PKB.
Terdapat tiga materi yang disampaikan dalam kegiatan ini yakni materi metode serta jenis alat dan obat kontrasepsi terkini yang disampaikan langsung oleh Dokter Spesialis Obgyn, materi masa kadaluarsa obat kontrasepsi dan efektivitas penggunaan yang disampaikan oleh Kepala Balai POM Gorontalo dan materi evaluasi capaian peserta KB yang disampaikan oleh Subkor Datin Perwakilan BKKBN provinsi Gorontalo.
Baca Juga: BKKBN Provinsi Kalimantan Timur Memutakhirkan Data 3.188 KK di Kawasan Titik Nol Ibu Kota Negara (IKN)
Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Grand Q Kota Gorontalo pada 21-22 November 2022 dan 24-25 November 2022 yang diikuti sebanyak 148 peserta yang berasal dari enam kabupaten/kota, terdiri dari 130 bidan dan 18 perwakilan OPD KB Kabupaten/Kota.
plh. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo Joko Wiyanto, Se., M.Pd
mengatakan, banyak hal yang menyebabkan pencapaian pelayanan KB belum sesuai harapan. Diantaranya berkurangnya jumlah petugas lapangan KB sehingga menyebabkan pembinaan kesertaan ber-KB menjadi terbatas, jangkauan pelayanan Kb tidak merata, dan belum optimalnya kualitas pelayanan KB.
Joko menambahkan, output dari pelaksanaan kegiatan KB adalah pencatatan dan pelaporan pelayanan KB melalui aplikasi New SIGA, yakni aplikasi baru pengganti dari Statistik Rutin 2013.
Baca Juga: BKKBN Melakukan Audit Kasus Stunting Hingga Tingkat Keluarga
“Pada akhirnya output dari pelaksanaan kegiatan pelayanan harus dilakukan kegiatan pencatatan dan pelaporan pelayanan KB melalui aplikasi atau sistem pelaporan yang telah di siapkan oleh BKKBN, dalam hal ini yaitu Aplikasi New SIGA,” kata Joko.
Joko menjelaskan, kondisi pengelolaan data saat ini sedang berada pada masa transisi dari Statistik Rutin 2013 menjadi Sistem Informasi Keluarga yang telah diberlakukan secara full pada tahun 2022.
Dalam perkembangannya, ternyata kegiatan pencatatan dan pelaporan ini mengalami banyak kendala di lapangan sehingga berakibat pada rendahnya cakupan pelaporan di seluruh Fasilitas Kesehatan Se-Provinsi Gorontalo.
“Berdasarkan Data SIGA kumulatif sampai dengan bulan September tahun 2022, cakupan pelayanan KB masih kurang dari 50 persen. Hal Ini mengakibatkan Gorontalo menempati posis kedua terendah di tingkat pusat,” ungkapnya.
Diakhir kegiatan, dilakukan Evaluasi pencatatan dan pelaporan pelayanan KB yang telah dilakukan. Dimana pada kegiatan ini menghasilkan pertambahan jumlah pelayanan Kb yang tercatat di aplikasi New SIGA sebanyak 1.023 pelayanan KB.
Reporter : Wahyu Triono
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Binomedia.id
