Binomedia.id – Jakarta. Maxim Indonesia menggelar diskusi panel serta dialog interaktif lintas pemangku kepentingan pada Kamis (11/12) di Kantor Pusat Maxim, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kegiatan bertema “Sinergi Ekosistem Transportasi Digital dan Inovasi untuk Ekonomi Indonesia yang Inklusif” ini dihadiri sejumlah instansi pemerintah, termasuk Kementerian Perhubungan, Kementerian Koordinator Perekonomian RI, Kementerian UMKM, BPJS Ketenagakerjaan, serta perwakilan mitra pengemudi.
Acara tersebut menjadi wadah kolaborasi antara Maxim dan berbagai kementerian untuk memperkuat keberlanjutan ekosistem transportasi digital di Indonesia. Dalam forum ini, Maxim menegaskan kesiapan untuk terlibat aktif dalam pembahasan regulasi transportasi daring, termasuk evaluasi struktur tarif dan komisi bersama Kementerian Perhubungan.
Selain itu, Maxim turut menegaskan dukungannya terhadap pengembangan pelaku UMKM melalui sinergi dengan Kementerian UMKM, serta komitmennya untuk memperkuat peran ekonomi digital nasional bersama Kementerian Koordinator Perekonomian RI.
Di bidang perlindungan mitra, perusahaan memperkuat perannya melalui Yayasan Pengemudi Selamat Sejahtera Indonesia (YPSSI) dan mendorong mitra untuk memperoleh perlindungan tambahan lewat program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan.
Direktur Pengembangan Maxim Indonesia, Dirhamsyah, menilai bahwa transportasi daring kini menjadi pilar penting dalam perekonomian digital. Menurutnya, tidak hanya memberikan layanan mobilitas efisien, sektor ini juga membuka peluang pendapatan tambahan bagi masyarakat melalui skema kemitraan.
“Melalui forum ini, kami berharap dapat memetakan arah kebijakan serta merumuskan kolaborasi yang berkelanjutan. Dengan komisi aplikasi maksimal 15%, Maxim memberikan peluang lebih besar bagi mitra untuk meningkatkan pendapatan, sekaligus menjaga tarif tetap terjangkau bagi pengguna,” ujar Dirhamsyah.
Sementara itu, Kepala Direktorat Angkutan Tidak Dalam Trayek Kementerian Perhubungan, Utomo Harmawan, menyampaikan bahwa pemerintah terus berupaya menghadirkan regulasi yang inklusif serta terbuka terhadap masukan para pemangku kepentingan.
“Kebijakan yang efektif lahir dari proses bersama dan mencerminkan kebutuhan pelaku di lapangan,” tegas Utomo.
Melalui dialog terbuka ini, seluruh peserta sepakat perlunya sinergi jangka panjang antara pemerintah dan industri untuk menjaga keseimbangan ekosistem transportasi digital. Diskusi diharapkan menjadi landasan penguatan kebijakan dan perluasan manfaat ekonomi digital bagi masyarakat. (why)
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Binomedia.id
