binomedia.id – Jakarta. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa penerapan kebijakan Work From Home (WFH) setiap Jumat tidak boleh mengurangi kualitas maupun kecepatan layanan publik kepada masyarakat.
Kebijakan WFH yang mulai diberlakukan sejak 1 April 2026 ini merupakan bagian dari transformasi budaya kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital, dengan tujuan meningkatkan efisiensi serta optimalisasi pemanfaatan teknologi digital.
Dalam apel pagi di Lapangan Anantakupa, Kantor Komdigi, Jakarta Pusat, Senin (6/4/2026), Meutya menegaskan bahwa WFH bukanlah hari libur tambahan bagi pegawai.
Ia menekankan bahwa produktivitas dan efektivitas kerja harus tetap terjaga, bahkan dengan pola kerja yang lebih fleksibel.
“WFH ini bukan hari libur tambahan. Tidak boleh mengurangi efektivitas, tidak boleh mengurangi produktivitas, dan juga tidak boleh mengganggu kecepatan pelayanan dari kementerian,” tegasnya.
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong transformasi digital di sektor birokrasi. Selain itu, penerapan WFH juga ditujukan untuk menekan mobilitas pegawai dan meningkatkan efisiensi operasional.
Langkah efisiensi tersebut mencakup pengurangan perjalanan dinas serta penggunaan kendaraan operasional. Penghematan yang dihasilkan diharapkan dapat dialihkan untuk mendukung berbagai program prioritas nasional.
Sebagai institusi yang memimpin transformasi digital, Komdigi dituntut menjadi contoh dalam penerapan sistem kerja berbasis teknologi.
“Kita justru harus menjadi contoh utama bahwa bekerja di luar kantor secara daring tetap dapat memberikan hasil yang maksimal dan juga terukur,” ujar Meutya.
Meutya juga menegaskan bahwa perubahan pola kerja menuju sistem fleksibel harus diimbangi dengan kinerja yang tetap terukur dan akuntabel.
Dalam konteks ini, disiplin kerja menjadi faktor penting agar kebijakan WFH dapat berjalan efektif tanpa menurunkan kualitas pelayanan publik.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga komunikasi internal dan kolaborasi antarpegawai agar implementasi kebijakan dapat berjalan selaras di seluruh lini organisasi.
Menurut Meutya, keselarasan semangat kerja antara pimpinan dan staf menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini. Ia mengingatkan agar tidak terjadi perbedaan komitmen dalam pelaksanaannya.
“Tidak boleh ada beda semangat di atas dengan semangat di bawah. Kalau ini terjadi, kita akan kesulitan,” tegasnya.
Selain itu, dinamika global yang terus berubah menuntut aparatur negara untuk tetap fokus, disiplin, dan produktif meskipun bekerja dengan sistem yang lebih fleksibel.
Pemerintah berharap penerapan WFH berbasis kinerja ini dapat menjaga kualitas layanan publik sekaligus mendorong terciptanya birokrasi yang lebih adaptif, efisien, dan berbasis digital.
Dengan dukungan teknologi serta komitmen dari seluruh aparatur, kebijakan ini diharapkan menjadi langkah maju dalam reformasi birokrasi di era digital.(dhil)
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Binomedia.id
