Binomedia.id, JAKARTA – Pasar saham merespons positif arah kebijakan ekonomi yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI sekaligus penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Respons tersebut tercermin dari penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebesar 1,59 persen ke level 6.401 pada perdagangan Jumat (14/8/2026).

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai penguatan pasar tersebut sejalan dengan semakin jelasnya arah pembangunan ekonomi yang ditawarkan pemerintah untuk beberapa tahun ke depan.

Menurut Fakhrul, pidato Presiden Prabowo tahun ini menunjukkan pendekatan pembangunan yang lebih luas. Pemerintah tidak lagi hanya menempatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen utama pembangunan, tetapi berupaya menggerakkan berbagai kekuatan ekonomi nasional dalam satu ekosistem pertumbuhan.

Kekuatan tersebut mencakup dunia usaha, pasar modal, sistem keuangan, BUMN, sumber daya alam, hingga masyarakat.

“Menurut saya, ini adalah pidato negara pembangunan. Bukan karena negara ingin menjadi pemain utama dalam seluruh aktivitas ekonomi, tetapi karena pemerintah sedang berusaha memastikan seluruh sumber daya yang dimiliki bangsa ini dapat bergerak bersama menuju tujuan yang sama, yaitu pertumbuhan yang lebih tinggi, lapangan kerja yang lebih luas, dan kesejahteraan yang lebih merata,” ujar Fakhrul, Jumat (14/8/2026).

Fakhrul melihat sejumlah kebijakan yang disampaikan Presiden, mulai dari DSI, Danantara Development Management Fund, Indonesia Financial Center, Bursa Komoditas Strategis, Bank Emas, hingga reformasi pasar modal, tidak berdiri sendiri.

Jika dilihat sebagai satu kesatuan, berbagai kebijakan tersebut menunjukkan upaya pemerintah meningkatkan produktivitas sumber daya ekonomi sekaligus menciptakan nilai tambah yang lebih besar di dalam negeri.

“Kalau dilihat satu per satu, kebijakan-kebijakan tersebut tampak terpisah. Tetapi kalau dilihat secara utuh, sebenarnya semuanya berbicara tentang hal yang sama, yaitu bagaimana sumber daya ekonomi Indonesia dapat bekerja lebih produktif untuk menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat,” katanya.

Ia menilai arah tersebut penting karena pertumbuhan ekonomi tidak dapat hanya mengandalkan belanja pemerintah. Dalam ekonomi modern, pemerintah memang dapat membangun fondasi, tetapi investasi, penciptaan lapangan kerja, inovasi, dan ekspansi usaha tetap membutuhkan peran sektor swasta dan masyarakat.

“Dalam ekonomi modern, kesejahteraan tidak bisa hanya dibangun oleh APBN. Pemerintah dapat membangun fondasi, tetapi investasi, penciptaan lapangan kerja, inovasi, dan ekspansi usaha tetap berasal dari sektor swasta dan masyarakat,” ujarnya.

Dari sisi fiskal, Fakhrul menilai target defisit RAPBN 2027 sekitar 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) menunjukkan pemerintah masih berupaya menjaga keseimbangan antara agenda pembangunan dan disiplin fiskal.

Menurut Fakhrul, kredibilitas fiskal tetap menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kepercayaan investor. Namun, pasar tidak hanya akan mencermati besaran defisit, tetapi juga bagaimana pemerintah membiayai agenda pembangunan, mendorong investasi swasta, dan mempertahankan daya tarik Indonesia di tengah persaingan global memperebutkan modal.

“Pasar selalu melihat cerita yang lebih besar dari sekadar angka defisit. Mereka ingin mengetahui bagaimana pertumbuhan akan diciptakan, bagaimana modal akan masuk, dan bagaimana dunia usaha dapat memperoleh keyakinan untuk berinvestasi,” kata Fakhrul.

Ia juga menilai penguatan penerimaan negara harus berjalan beriringan dengan ekspansi aktivitas ekonomi.

“Pada akhirnya, penerimaan negara yang berkelanjutan tidak lahir dari tarif yang lebih tinggi semata. Penerimaan yang kuat lahir dari ekonomi yang lebih besar, lebih produktif, dan lebih transparan,” ujarnya.

Fakhrul mengingatkan bahwa tantangan pemerintah setelah penyampaian arah kebijakan tersebut adalah memastikan sektor swasta kembali menjadi mesin pertumbuhan yang lebih kuat.

Pemerintah, menurutnya, dapat bertindak sebagai katalis, tetapi tidak bisa menjadi satu-satunya penggerak perekonomian. Dunia usaha perlu mendapatkan kepastian agar kembali berinvestasi, memperluas kapasitas produksi, dan membuka lapangan kerja.

“Pemerintah dapat menjadi katalis, tetapi pemerintah tidak bisa menjadi satu-satunya mesin pertumbuhan. Pada akhirnya keberhasilan target pertumbuhan ekonomi akan ditentukan oleh seberapa besar sektor swasta kembali berinvestasi, memperluas kapasitas produksi, dan menciptakan lapangan kerja baru,” katanya.

Karena itu, berbagai reformasi yang telah disampaikan pemerintah perlu diterjemahkan menjadi perbaikan iklim usaha yang konkret, konsisten, dan dapat diprediksi.

Fakhrul juga menyoroti semakin kuatnya perhatian pemerintah terhadap pasar modal. Menurutnya, pasar modal tidak semestinya hanya dipandang sebagai tempat perdagangan saham, tetapi juga sebagai salah satu sumber pembiayaan investasi jangka panjang.

“Pasar modal bukan sekadar tempat perdagangan saham. Pasar modal adalah mekanisme yang menghubungkan tabungan masyarakat dengan investasi produktif. Semakin dalam pasar modal kita, semakin besar pula kemampuan Indonesia membiayai pertumbuhan jangka panjang,” tuturnya.

Ia menilai reformasi bursa, penguatan perlindungan investor, pengembangan Indonesia Financial Center, serta upaya meningkatkan kedalaman dan reputasi pasar modal merupakan langkah positif.

Dari perspektif pasar modal, Fakhrul menilai pidato tersebut menjadi salah satu pidato Presiden Prabowo yang paling jelas dalam menyampaikan arah kebijakan ekonomi sejak awal pemerintahannya pada 2024.

“Dari sisi pasar modal, ini adalah pidato terbaik Pak Prabowo selama periode pemerintahan 2024 sampai hari ini karena kejelasan arah, membuat pasar memiliki pandangan yang jelas akan arah kebijakan ekonomi negara ke depannya,” katanya.

Fakhrul turut menyoroti sejumlah kebijakan yang diarahkan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi yang selama ini belum sepenuhnya produktif.

Menurutnya, Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dapat diarahkan untuk memastikan devisa hasil ekspor memberikan manfaat lebih besar bagi perekonomian nasional. Sementara itu, Bank Emas berpotensi mengintegrasikan kepemilikan emas masyarakat ke dalam sistem keuangan.

Adapun Bursa Komoditas Strategis dinilai dapat memperkuat transparansi sekaligus meningkatkan nilai tambah perdagangan komoditas nasional.

“Ketiganya berbicara tentang bagaimana potensi yang sudah ada dapat bekerja lebih produktif,” katanya.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan tersebut sangat bergantung pada kualitas institusi, transparansi, kepastian aturan, serta partisipasi dunia usaha.

Di tengah apresiasi terhadap arah besar kebijakan pemerintah, Fakhrul menilai pelaku pasar kini menunggu tahap berikutnya, yakni peta jalan implementasi.

Menurutnya, visi yang jelas harus diterjemahkan ke dalam prioritas, tahapan, dan kebijakan yang konsisten agar memberikan kepastian bagi investor maupun dunia usaha.

“Investor dan pelaku usaha biasanya tidak hanya bertanya ke mana kita akan pergi. Mereka juga ingin tahu bagaimana cara mencapainya, apa prioritasnya, dan bagaimana setiap kebijakan akan diterjemahkan menjadi investasi, lapangan kerja, serta peningkatan produktivitas,” ujarnya.

Dengan demikian, tantangan pemerintah ke depan bukan lagi semata-mata merumuskan visi pembangunan, melainkan memastikan visi tersebut dapat berjalan melalui kebijakan yang konsisten, terukur, dan dapat diprediksi.

Fakhrul menilai pesan utama pidato Presiden Prabowo adalah upaya menggerakkan seluruh kekuatan ekonomi nasional secara bersama-sama.

“Pada akhirnya, pembangunan bukan soal memilih negara atau pasar. Pembangunan adalah tentang bagaimana seluruh sumber daya yang dimiliki bangsa dapat bekerja bersama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya. (ris)