Binomedia.id – Sertifikat Elektronik Siap Nikah dan Hamil (Elsimil) yang ditunjukkan pasangan Kaesang Pangarep dan Erina Sofia Gudono dalam pernikahan yang digelar di Yogyakarta mewarnai Diseminasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Bali, Senin (12/12/2022).
Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati dalam kegiatan Diseminasi tahun 2022 yang digelar di Prime Plaza Hotel, Sanur, Denpasar mengatakan pernikahan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep dan Erina Sofia Gudono menjadi contoh sebuah pernikahan yang terencana dari berbagai aspek.
Salah satunya yakni saat kedua mempelai menunjukkan ke publik Sertifikat Elektronik Siap Nikah dan Hamil (Elsimil) dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Baca Juga: BKKBN Memperkuat Kinerja dan Profesionalisme Para PKB Melaksanan Tugas Bangga Kencana Dengan Uji Kompetensi
Karena itu Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati yang juga menjabat Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Bali berharap para calon pengantin di Bali meniru langkah Kaesang dan Erina agar kelak melahirkan tunas-tunas bangsa berkualitas.
“Bukan hanya tensi, HB, lingkar lengan atau berat badan yang kita cek, tapi termasuk pemahaman dan pencegahan HIV/AIDS untuk bekal mereka menempuh kehidupan baru, agar anak-anak yang dilahirkan benar-benar berkualitas,” kata Wagub yang akrab disapa Cok Ace ini.
Dalam Diseminasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi Bali diikuti 75 peserta yang terdiri dari TPPS dari 9 kabupaten/kota se-Provinsi Bali, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana, tingkat kabupaten dan kota.
Sertifikat Elektronik Siap Nikah dan Hamil (Elsimil) didapatkan pasangan calon pengantin (catin) yang telah mengikuti skrining pra nikah. Hasil skrining yang meliputi cek HB, lingkar lengan, berat dan tinggi badan itu kemudian di-input dalam aplikasi Elsimil. Jika lolos, maka calon pengantin (catin) itu berhak mendapatkan sertifikat.
Baca Juga: Bhabinkamtibmas Mendukung Percepatan Penurunan Stunting Dengan Pembinaan Door to Door System
Cok Ace yang juga Wakil Gubernur Bali ini menambahkan, melihat data tahun 2022 atau tahun kerja pertama TPPS Provinsi dan Kabupaten/Kota belum dapat berjalan dengan optimal karena berbagai keterbatasan dan kendala yang dimiliki.
Dengan demikian ia menginstruksikan agar di tahun 2023 seluruh tim ini dapat bekerja secara konvergen, meningkatkan koordinasi lintas sector, lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pemangku kepentingan lainnya, mengingat bahwa penanganan stunting tidak dapat diselesaikan oleh satu sektor atau satu OPD, namun harus dikerjakan bersama-sama.
Pemerintah provinsi, kabupaten/kota hingga desa harus mampu memprioritaskan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan kelompok cakupan sasaran pelayanan Percepatan Penurunan Stunting yang meliputi remaja, calon pengantin/calon pasangan usia subur (PUS), ibu hamil, ibu menyusui dan anak usia 0-59 bulan.
Baca Juga: BKKBN Meluncurkan Materi Audiovisual Penyuluhan Percepatan Penurunan Stunting Lewat Bahasa Agama
Pelaksanaan survei Studi Status Gisi Indonesia (SSGI) tahun 2022 juga telah diselesaikan, namun saat ini pihaknya masih menunggu publikasi hasil dari pelaksana studi yaitu Kementerian Kesehatan.
“Kita semua berharap agar hasil yang telah kita raih pada tahun 2021 menjadi Provinsi dengan prevalensi terendah Indonesia juga kita raih untuk tahun 2022,” harap dia.
Kepala Perwakilan BKKBN Bali, dr. Ni Luh Gede Sukardiasih, M.For., MARS mengatakan, diseminasi hasil evaluasi ini dilaksanakan agar tersampaikannya informasi hasil monitoring dan evaluasi program percepatan penurunan stunting tingkat provinsi dan kabupaten/kota kepada tim percepatan penurunan stunting di masing-masing daerah se-Bali.
Baca Juga: BKKBN: Pembelajaran Bersama Berbagai Negara Dalam Konferensi Internasional atau ICFP 2022
“Kami juga ingin menyelaraskan pelaksanaan program, menyamakan persepsi dalam menjalankan program, serta melakukan evaluasi terhadap Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) provinsi dan kabupaten atau kota di provinsi Bali agar nantinya dapat ditindak lanjuti hasil evaluasi ini untuk perbaikan di tahun mendatang,” jelas Luh De.
Selain itu, kata dr. Luh De, percepatan penurunan stunting secara khusus telah tertuang dalam Peraturan Presiden, yang mana menunjuk Kepala BKKBN sebagai ketua pelaksana percepatan penurunan stunting, dan Perpres itu telah ditindaklanjuti oleh Kepala BKKBN dengan menerbitkan Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021, tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia 2021-2024.
“Ini merupakan bagian Rencana Aksi Nasional Penurunan Angka Stunting Indonesia. Semua harus mendukung dan dilakukan secara bersama-sama agar percepatan penurunan stunting ini bisa dilaksanakan secara optimal,” tandasnya.
Reporter : Wahyu Triono
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Binomedia.id
