Binomedia.id, Jakarta – Pemerintah meminta PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk membangun smelter tembaga di dekat lokasi tambang di Timika, Papua. Permintaan ini disampaikan oleh Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, dengan tujuan untuk menyebar instalasi pemurnian tembaga dan tidak hanya terpusat di Gresik, Jawa Timur.
“Kita suruh Freeport bangun lagi di Papua, jangan hanya di Gresik, supaya smelter ada di Timika, di Papua. Di Jawa Timur bangun, Papua bangun, supaya ada pemerataan smelter dari Freeport Indonesia,” ujar Menteri Bahlil pada Senin (3/6/2024).
Permintaan pembangunan smelter di Papua juga sejalan dengan rencana penambahan jumlah saham yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia di PTFI menjadi 61 persen pada tahun 2041. Menteri Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah sedang mempersiapkan aturan untuk mengakuisisi tambahan 10 persen saham dari Freeport, sehingga kepemilikan Indonesia akan meningkat dari 51 persen menjadi mayoritas 61 persen.
“Kita sedang memikirkan, begitu aturannya keluar, kita akan mengakuisisi lagi sahamnya tambah 10 persen. Sekarang kan kita 51 persen, kita ingin Indonesia harus mayoritas lagi, negosiasinya sudah selesai dan Freeport setuju untuk penambahan saham 10 persen pada 2041 ke atas,” jelas Menteri Bahlil.
Saat ini, PTFI telah menginvestasikan tiga miliar dolar AS untuk pembangunan smelter di Gresik, Jawa Timur. Smelter ini dijadwalkan mulai beroperasi pada 1 Juli 2024, dengan kapasitas produksi 60 ton emas murni dan 400 ribu ton katoda tembaga setiap tahun.
“Mulai 1 Juli ke depan, pabrik Freeport akan mengolah konsentrat tembaga dari Timika di Gresik. Dalam satu tahun, pabrik ini akan menghasilkan 60 ton emas murni, 400 ribu ton katoda tembaga, dan berbagai produk turunan lainnya,” terang Menteri Bahlil.
Menteri Bahlil menambahkan bahwa pembangunan smelter dan proses divestasi saham Freeport merupakan bagian dari program hilirisasi pemerintah. Langkah ini dianggap sebagai salah satu strategi investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan di masa mendatang.
“Dunia saat ini sedang berbicara tentang energi hijau dan industri hijau. Pada 2035, puncaknya bonus demografi, 65 persen penduduk Indonesia adalah usia produktif. Dan karena itu kita harus mendesain dari sekarang agar bangsa kita tidak menjadi negara konsumtif,” ujar Menteri Bahlil.
Pemerintah berharap dengan adanya smelter di Papua, pemerataan pembangunan dan pengembangan industri hijau dapat tercapai. Hal ini juga diharapkan dapat mendukung bonus demografi yang akan datang, dengan menciptakan lapangan kerja dan mengurangi ketergantungan pada konsumsi produk luar negeri. (ren)
