Pelepasan Pekerja Migran Indonesia (PMI) oleh Kepala BP2MI Benny Ramdhani

Penulis

-

12 Oktober 2022

Pelepasan Pekerja Migran Indonesia, Pelepasan PMI oleh Kepala BP2MI, Kepala BP2MI, Benny Ramdhani — Pelepasan Pekerja Migran Indonesia (PMI) oleh Kepala BP2MI Benny Ramdhani

Binomedia.id – Jakarta Menyambut Pelepasan Pekerja Migran Indonesia (PMI) oleh Kepala BP2MI Benny Ramdhani yang bekerja keluar negeri dihadiri oleh Dirjen Pendidikan Vokasi kementrian Pendidikan, kebudayaan, Riset dan Teknologi, Dr.Ir.Kiki Yuliarti,M.Sc, Wakil Rektor Bidang Pengembangan Institusi dan kerjasama Universitas Terbuka Rachmat Budiman Ph.D, Tokoh Politisi Bpk Rubensera dari sulawasi utara.

Mungkin hanya negara Indonesia yang hanya melakukan pelepasan pekerja Indonesia keluar Negri untuk bekerja keluar negri itu dilepas oleh orang-orang penting. Ini menjadi bagian Program BP2MI dan BP2MI akan konsisten terus menerus melakukan ini, karena pekerja Migran Indonesia (PMI) dan sudah sering kita sampaikan, mereka adalah Pahlawan Devisa ke Negara ini penyumbang devisa terbesar kedua kepada Negara ini.

Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah penyumbang devisa 159,6 triliun, setiap tahunnya kepada Negara ini, dulu banyak orang yang menganggap remeh dan memandang sebelah mata, dulu sebelum berubah menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) mereka sering dikenal dengan sebutan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), orang kalau menyebut Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pandanagannya menjadi negative bahkan destruktif menganggap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah pekarja rendahan menganggap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah sumber masalah bagi Negara.

Dua Tahun Benny Ramdhani memimpin sebagai Kepala BP2MI sudah menangani kurang lebih 1448 jenazah, 5% adalah anak-anak bangsa yang dulu berangkat tidak resmi, kita sudah menangani 3600 yang sakit dan harus kembali ketanah air, defresi, hilang ingatan, korban kekerasan (baik kekerasan fisik maupun kekerasan sexual), 95% adalah yang dulu mereka berangkat tidak resmi, kemudian kita sudah menangani kepulangan mereka selama dua tahun, 79.000 yang dideportasi dari Negara Negara penempatan dan banyak yang berasal dari negeri Malaysa dan juga kawasan timur tengah yang dulu mereka juga berangkat tidak resmi.

Inilah Potret dimana Negara ini belum lepas dari penempatan illegal, yang dilakukan oleh sendikat dan mafia serta penempatan kerja tidak resmi. Disitulah Benny Ramdhani memimpin BP2MI berikrar bernazar bahwa perang Negara melawan sindikat dan mafia, perangi mereka siapapun yang berbisnis memperjualkan belikan anak-anak bangsa.

“kita tak pernah mundur sejengkalpun, kita tidak akan pernah takut kepada siapapun termasuk siapa dibelakang mereka, siapa yang membekengi yaitu mereka yang memiliki team atributif kekuasaan dinegara ini, tak pernah takut dengan mereka.” Ungkap Kepala BP2MI Benny Ramdhani.

Bagaimanapun anak-anak bangsa yang diberangkatkan secara resmi, BP2MI memberikan perlakuan hormat seperti ini, 2020 sejak Benny Ramdhani memimpin BP2MI sudah 2 tahun, Pekerja Migran Indonesia (PMI) memberikan OPP (Orientasi Pra Penempatan) ada pembengkalan, penginapan mewah di Hotel Bintang 4, pelepasan resmi dan semua itu gratis tidak dipungut lagi biaya, itu adalah penghormatan Negara kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI), Pahlawan Negara penghasil Devisa Negara.

Ada 6500 lulusan 2022 yang BP2MI upayakan tidak perlu menunggu 2023, tapi Frelimnya atau OPP (Orientasi Pra Penempatan) akan dilaksanakan di tahun 2022. 5 hari 5 malam mereka menginap makan, minum tidak di punggut biaya. BP2MI dibantu oleh kementrian Perekonomian Bpk Erlangga dan Ibu Sri Mulyani melalui Dana Pen untuk membebaskan biaya Frelim dan pelepasan.

Presiden Jokowi berpesan memberikan perindungan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI), dari ujung rambut sampai ujung kaki, ini adalah sikap ideologis bukan kata–kata retoris, ini adalah sikap ideologis seorang pemimpin Negara kepada rakyat.

Undang-undang 39 tahun 2004, sebelum masa Presiden Jokowi kalau bicara perlidungan, perlindungannya hanya diberikan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI), undanga–undang baru 18 tahun 2017 lahirnya era Presiden Jokowi yang sangat revolusioner dan Progresif, perlindungan tidak hanya diberikan pada Pekerja Migran Indonesia (PMI) tetapi keluarga, perlindungan diberikan sebelum mereka bekerja, selama mereka bekerja dan setelah bekerja, jadi setelah menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) punah tetap menjadi bagian perlindungan Negara. Berlindungan itu di bagi lagi menjadi tiga dimensi, Ekonomi, Sosial dan Hukum.

Sekarang Pekerja Migran Indonesia (PMI) sejajar dengan official diplomatic tidak boleh di campur dengan penumpang umum dia punya jalur tersendiri sebagai penghormatan Negara kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI), fasilitas Negara Credensial (Surat kepercayaan Negara), dulu sampai hari ini republik berusia 77 tahun, Mentri, DPR dan kepala Negara tidak bisa punya Credenial yang bisa punya hanya Duta Besar, dan sekarang setelah Duta Besar dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) punya Credensial.

Bedanya kalau Duta Besar tandatangannya Presiden, Pekerja Migran Indonesia (PMI) tandatangannya Kepala BP2MI. Ada 3 bahasa didalamnya ada Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia dan Bahasa Negara Penempatan. Isinya Atas Nama Pemerintah Indonesia saya Kepala BP2MI menitipkan salah satu warga Negara kami yang baik untuk bekerja pada anda. Jadi yang mengatakan yang baik itu Negara.

Fasilitas ada KUR PMI dan KTA, yang tujuan untuk mempermudah pinjaman digunakan sebelum keberangkatan, medical Check up, Visa, Ticket, dulu untuk mendapatkan uang ini mereka menjual harta miliknya bahkan pinjam kerentenir.

Penempatan Korea pertanggal ini hingga tangggal 12 Oktober 2022 dari Desember 2021 sudah mencapai 8.949 pekerja Indonesia ke Korea. Tapi kalau total G to G, B To B, Mandiri dari Januari hingga bulan Oktober awal 2022 kita sudah menempatkan 126.580 pekerja kurang lebih 70 negara.

2021 penempatan kita hanya 72.000 karena covid, masuk oktober awal sudah berada di angka 126.000, target tahun ini 150.000 penempatan insyaallah tercapai. Ada 2 terobosan yang BP2MI sedang kerjakan intensif dengan bea cukai, yang pertama edukasi tentang barang barang apa saja yang bisa di bawa dari luar negri termasuk barang barang bekas, jenisnya apa, berapa besal nilainya yang akan dikeluarkan.

Peraturan Mentri Keuangan Pembebasan Bea Masuk barang miik Pekerja Migran Indonesia (PMI). Terobosan yang kedua Intensif sekarang dengan mentri PUPR kementrian membicarakan perumahan bersubsidi untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) cicil selama bekerja.

Reporter : Wahyu Triono

Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro Beberkan Tiga Variabel Sukseskan Otonomi Daerah

Penulis

Indra

-

12 Oktober 2022

0

Sekjen Kemendagri, Suhajar Diantoro, Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro — Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro Beberkan Tiga Variabel Sukseskan Otonomi Daerah

Binomedia.id – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) Suhajar Diantoro membeberkan tiga variabel kunci yang menentukan kesuksesan pelaksanaan otonomi daerah.

Hal itu disampaikannya pada Workshop Peningkatan Kapasitas dan Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi, Sistem Manajemen ASN, serta Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2022 di Hotel JW Marriott Nusa Dua, Bali, Sabtu (8/10/2022).

“Hari ini tema kita adalah peningkatan kapasitas, otonomi daerah itu kunci sukses atau tidaknya itu ada tiga (variabel),” kata Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro.

Variabel pertama adalah kemauan atau political will kepala daerah. “Kalau kepala daerah mau, itu sudah hampir 50 persen bisa maju,” cetusnya.

Variabel kedua, lanjut Suhajar, yaitu kepasitas aparatur pemerintah daerah atau kompetensi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Menurutnya, kepala daerah tidak akan mampu mewujudkan visi-misinya jika OPD-nya tidak produktif, apalagi jika tidak bekerja dengan benar.

Baca Juga: Kemendagri Berharap Gelaran ITE 2022 Tumbuhkan Kota Cerdas di Indonesia

“Daerah-daerah yang bisa maju daripada daerah lain adalah karena kompetensi OPD-nya turut mendukung cita-cita kepala daerahnya,” ujar Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro.

Sementara itu, variabel ketiga untuk menyukseskan penyelenggaraan pemerintahan daerah yakni adanya ruang bagi masyarakat dalam mengontrol dan berpartisipasi dalam kebijakan pembangunan.

“Kita harus mendengarkan suara rakyat, karena apa yang kita kerjakan ini adalah untuk rakyat, (maka) berikan (rakyat) akses untuk berpartisipasi,” pungkasnya.

Reporter : Wahyu Triono

Bangun Rumah Budget Terbatas? Kenali Konsep Rumah Tumbuh!

Penulis

Indra

-

11 Oktober 2022

0

Bangun Rumah Konsep Rumah Tumbuh — Kriteria utama bangun rumah dari rumah tumbuh adalah memiliki sisa lahan yang bisa dibangun baik secara horizontal maupun vertikal

Binomedia.id – Memiliki rumah impian adalah dambaan bagi setiap orang, tapi terkadang rumah yang diinginkan berpotensi dapat menguras kantong lebih dalam. Untuk itu, jika sudah memutuskan untuk membangun rumah sendiri, ada baiknya untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang. Salah satunya yakni menerapkan konsep rumah tumbuh. Namun, sebenarnya apa itu bangun rumah dengan konsep rumah tumbuh?

Rumah tumbuh atau yang biasa disebut dengan growing house adalah istilah untuk pembangunan rumah yang dilakukan secara bertahap dan terencana sesuai dengan dana yang tersedia. Guna mengetahui lebih lanjut, Pinhome melalui webinar Bahas Tuntas Properti – Property Academy membahas topik tersebut bertajuk “Bedah Interior: Inspirasi Desain untuk Rumah Tumbuh”. Dalam webinar ini, Project Coordinator Pinhome, Teodorus Indra Satriantoro, menjelaskan konsep rumah tumbuh lengkap dengan tips pembangunannya.

Menurut Indra, kriteria utama dari rumah tumbuh adalah memiliki sisa lahan yang bisa dibangun baik secara horizontal maupun vertikal. Jika lahan atau tanah yang dimiliki luas, rumah tumbuh dapat dibangun secara horizontal. Setidaknya, pemilik rumah memerlukan lahan dua kali luas bangunan awal untuk bisa mengadopsi rumah tumbuh horizontal. Sedangkan tipe growing house vertikal cocok diperuntukkan bagi pemilik rumah yang memiliki luas lahan terbatas yaitu tumbuh bertingkat.

Baca Juga: Pinhome Ungkapkan 81 juta Generasi Muda Tunawisma dalam JIPREMIUM 2022

“Pastinya kita harus memiliki sisa lahan yang bisa dibangun baik secara vertikal atau horizontal, untuk bisa menjalankan pembangunan rumah secara bertahap. Rumah tumbuh ini bisa diadopsi untuk lahan luas maupun terbatas. Perencanaannya saja yang perlu diperhatikan antara pertumbuhan vertikal dan horizontal,” ujar Indra.

Perlu diperhatikan, rumah tumbuh vertikal memerlukan perencanaan pembangunan dengan pondasi yang kuat. Tujuannya adalah pada saat pemilik rumah menginginkan penambahan lantai, di masa depan ia tidak perlu membongkar bangunan rumah awal. Selain pondasi, pemilik rumah juga harus memastikan kekuatan struktur bangunan lainnya yang termasuk kolom dan balok penunjang di dalam rumah tumbuh.

“Kalau ada pertanyaan apakah semua rumah dapat dijadikan sebagai rumah tumbuh? Jawabannya bisa saja, tapi kembali lagi jika merencanakan untuk melakukan pembangunan secara vertikal maka dibutuhkan pondasi yang kuat dari rumah utama sementara, dan jika ingin melakukan pembangunan secara horizontal maka lahan sisa yang dibutuhkan,” tambahnya.

Baca Juga: Pinhome Luncurkan Program iVestment, Dukung Modal Developer Perumahan Hingga Puluhan Miliar Rupiah!

Menurut Indra, saat ini banyak developer perumahan yang sudah menyediakan konsep rumah tumbuh untuk dipasarkan kepada masyarakat. Salah satu contohnya adalah proyek Tamaruma di Sawangan – Depok, yang memiliki sisa lahan di samping serta belakang rumah utama dan pondasi rumah sementara telah disiapkan untuk pembangunan rumah tumbuh vertikal. Rumah jenis ini dibanderol mulai Rp700 jutaan. Informasi lengkap mengenai proyek Tamaruma dapat diakses dengan mengunduh aplikasi Pinhome.

Tips Bangun Rumah Tumbuh

Lebih lanjut, Indra menuturkan apabila berminat untuk mengadopsi rumah tumbuh, ada beberapa tips yang dapat diaplikasikan sebelum memulai pembangunan rumah. Menurutnya, membangun sebuah rumah tumbuh membutuhkan tahapan yang tepat supaya prosesnya bisa berlangsung secara harmonis dan menghasilkan rumah tinggal yang baik dan senada.

Tahapan yang harus dilakukan ketika berencana membangun rumah tumbuh menurut Indra adalah sebagai berikut:

Menentukan arah perluasan rumah tumbuh
Pastinya pemilik rumah harus menentukan terlebih dahulu arah pembangunan rumah tumbuh sedari awal, apakah akan dibangun secara vertikal atau horizontal.
Membuat rencana anggaran bangunan secara detail
Pemilik rumah harus membuat rencana anggaran pembangunan secara detail dengan mempersiapkan dana yang dibutuhkan, supaya pembangunan berjalan sesuai rencana dan menghindari over budget.
Menentukan skala prioritas ruangan yang ingin dibangun
“Skala prioritas yang dimaksud adalah jumlah ruangan, ruangan apa saja, ke depannya mau seperti apa,” kata Indra.

Menteri Basuki Hadimuljono Tekankan Kualitas dan Estetika Infrastruktur Permukiman

Penulis

Indra

-

11 Oktober 2022

0

Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun Anggaran (TA) 2022 dan Rencana Kegiatan TA 2023 di Auditorium Kementerian PUPR, Senin (10/10/2022)

Binomedia.id – Menteri Basuki Hadimuljono secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun Anggaran (TA) 2022 dan Rencana Kegiatan TA 2023 di Auditorium Kementerian PUPR, Senin (10/10/2022).

Rakor ini merupakan landasan untuk bekerja cepat dan tepat dalam menyelesaikan pembangunan infrastruktur bidang permukiman Tahun 2022 pada sisa waktu 3 bulan ini serta sekaligus mempersiapkan perencanaan program Tahun 2023.

Dalam arahannya, Menteri Basuki Hadimuljono menekankan khusus pada infrastruktur permukiman yang dilaksanakan oleh Ditjen Cipta Karya, untuk terus mengedepankan kualitas dan nilai estetika sebagai unsur daya tarik infrastruktur. Hal ini telah diamanatkan juga oleh Presiden Joko Widodo untuk seluruh infrastruktur yang dibangun.

Baca Juga: Menteri Basuki Hadimuljono Tinjau Pembangunan Bendungan Jlantah di Karanganyar

“Tahun 2022 ini kualitas pekerjaan dan estetika harus menjadi prioritas utama bagi kita semua, khususnya Ditjen Cipta Karya. Untuk itu saya mohon kepada Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) untuk terus meningkatkan kompetensinya,” kata Menteri Basuki Hadimuljono.

Lebih lanjut, Menteri Basuki Hadimuljono mengatakan tiga hal yang diperlukan dalam upaya menjamin kualitas pekerjaan, yaitu penuhi kriteria kesiapan kegiatan (readiness criteria) serta lakukan perencanaan yang berkualitas pada tahap pra konstruksi. Setelah itu pada masa kostruksi lakukan pengawasan yang ketat di lapangan.

“Saya minta Kepala Balai, Kepala Satuan Kerja (Kasatker), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk mengawasi langsung kegiatan di lapangan, jangan menyerahkan sepenuhnya ke kontraktor. Karena Kementerian PUPR bertanggungjawab atas pembinaan kepada penyedia jasa konstruksi, ini juga tanggung jawab Direktur, Kasubdit (Kepala Subdirektorat), dan Kepala Seksi untuk mengecek langsung kualitas infrastruktur,” kata Menteri Basuki Hadimuljono.

Tercatat sebagaimana terekam E-Monitoring Kementerian PUPR hingga 8 Oktober 2022, per pukul 08.00 WIB, realisasi penyerapan keuangan pekerjaan infrastruktur Ditjen Cipta Karya sebesar Rp9,74 triliun atau sebesar 57,62% dari total anggaran Rp16,91 triliun. Sementara untuk pekerjaan fisik yang dilaksanakan seluruh Balai Prasarana Permukiman Wilayah telah mencapai 53,68%.

Menteri Basuki Hadimuljono menginstruksikan untuk pelaksanaan program TA 2023 harus sudah dapat selesai dan berfungsi pada akhir 2023 atau paling lambat semester 1 tahun 2024. Termasuk juga lembaga pengelola infrastruktur yang akan beroperasi sudah terbentuk.

“Saya juga meminta Kepala Balai harus peduli terhadap pekerjaan yang sudah dikerjakan pada tahun sebelumnya. Saya tidak rela asset infrastruktur PUPR ditelantarkan. Tugas Kabalai adalah bertanggungjawab pada infrastruktur tahun sebelumnya, kerjakan infrastruktur tahun ini, dan membuat program pada tahun mendatang,” kata Menteri Basuki Hadimuljono.

Baca Juga: Menteri Basuki membuka Shell Eco Marathon Indonesia 2022

Menteri Basuki Hadimuljono menambahkan, fokus pekerjaan infrastruktur permukiman hingga tahun 2024 adalah penyelesaian infrastruktur yang sudah terbangun, meliputi ”Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi” atau disingkat OPOR. Pembangunan infrastruktur baru hanya dapat dilaksanakan atas perintah Presiden.

“Semua infrastruktur yang sudah dibangun harus segera dioperasikan dan dipelihara dengan baik,” kata Menteri Basuki Hadimuljono.

Menteri Basuki Hadimuljono juga menyampaikan Kementerian PUPR mendapat tugas khusus dari Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden No 120 Tahun 2022 untuk melaksanakan percepatan pembangunan infrastruktur yang terdiri dari 21 ruang lingkup, di mana 12 di antaranya masuk dalam lingkup pekerjaan permukiman.

Baca Juga: Menteri Basuki Hadimuljono Sampaikan Audit Stadion Kanjuruhan

Pada kesempatan tersebut, Menteri Basuki Hadimuljono juga mendorong peran aktif Komisi Keselamatan Bangunan Gedung (KKBG) dalam mengevaluasi dan pemantauan bangunan gedung agar sesuai dengan standar keselamatan, kesehatan, kenyaman, dan kemudahan. Hal ini juga sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk mengaudit seluruh bangunan stadio Liga 1,2, dan 3 untuk menjamin keselamatan penonton.

Terakhir, Menteri Basuki Hadimuljono juga mengingatkan kembali kepada seluruh Kepala Balai agar memiliki integritas, berkarakter baik dan kuat, disiplin, dan profesional. Pegang teguh prinsip 4 Big No yakni No bribery (suap), no kickback (imbalan), no gift (hadiah), no luxurious lifestyle (tetaplah sederhana).

Baca Juga: Menteri Basuki Hadimuljono Tekankan Kualitas dan Estetika Infrastruktur Permukiman

Dalam tahun-tahun terakhir masa Pemerintahan Kabinet Indonesia Maju ini, Menteri Basuki Hadimuljono menegaskan kepada seluruh Insan Kementerian PUPR untuk tidak ikut-ikutan berpolitik praktis melalui bentuk apapun dan bijak dalam menggunakan akun media sosial. Tugas Insan Kementerian PUPR adalah membangun infrastruktur untuk kemakmuran masyarakat.

Turut hadir dalam Rakor, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah, Inspektur Jenderal Kementerian PUPR T Iskandar, Dirjen Cipta Karya Diana Kusumastuti, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja serta seluruh Kepala Balai dan Kasatker BPPW di seluruh Indonesia.

Repoerter : Wahyu Triono

LPP RRI menjadi Partner Penjualan Lisensi dan Hak Komersial Nonton Bersama PIALA DUNIA 2022 Qatar

Penulis

Indra

-

11 Oktober 2022

0

LPPRRI, PT. Klik Teknologi Indonesia< Bank DKI, Piala Dunia 2022 Qatar — LPP RRI menjadi Partner Penjualan Lisensi dan Hak Komersial Nonton Bersama PIALA DUNIA 2022 Qatar

Binomedia.id – Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) menjadi Partner Penjualan Lisensi dan Hak Komersial Nonton Bersama PIALA DUNIA 2022 Qatar (World Cup 2022 Qatar), 20 November 2022 – 18 Desember 2022.

Kepastian ini didapat setelah Radio Republik Indonesia (RRI) mencapai kesepakatan dengan PT. Klik Teknologi Indonesia (dikenal sebagai Klikdaily), selaku partner resmi EMTEK, pemegang lisensi utama dari FIFA untuk wilayah Indonesia.

Perjanjian Kerja Sama terkait Lisensi dan Hak Komersial Nonton Bersama “PIALA DUNIA 2022 Qatar” ditandatangani Direktur Utama LPP RRI I.Hendrasmo dan Direktur Utama PT Klik Teknologi Indonesia, Amos Gunawan. Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan di ruang rapat Dirut Lantai 8 gedung RRI Jakarta, Senin (10/10/2022).

LPP RRI dipercaya sebagai tempat pendaftaran Hak Siar Komersialisasi PIALA DUNIA 2022 Qatar, termasuk dan tidak terbatas pada komersialisasi liputan dari media televisi, dan vidio.com, menyiarkan liputan televisi dan atau pembelian paket nonton di vidio.com di dalam di hotel, restoran, kafe, hingga bisnis karaoke. Termasuk tempat penjualan merchandise PIALA DUNIA 2022 Qatar.

Oleh karena itu setiap usaha komersial hotel, restoran, kafe, karaoke yang ingin melakukan komersialisasi atau menyiarkan ajang ini wajib mengikuti alur prosedur. Usaha komersial mendaftar di Kantor RRI terdekat, mengisi dan menandatangani kontrak setelah itu membayar ke rekening Bank DKI yang telah ditetapkan, untuk mendapatkan stiker dari PT. Klik Teknologi Indonesia – PIALA DUNIA 2022 Qatar, sebagai tanda telah mendapatkan hak komersialisasi.

Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo mengatakan kesepakatan ini sebagai bukti keseriusan pihaknya dalam menyajikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Ada sebanyak 67 satuan kerja RRI dan 40 studio Produksi di Seluruh Indonesia yang akan ikut terlibat dalam perjanjian kerjasama ini.

Baca Juga: Piala Dunia 2022 Qatar Bakal Pakai Teknologi Canggih

“LPP RRI ingin memperlihatkan visinya sebagai lembaga penyiaran publik yang terpercaya dan mendunia. Karena kita tahu PIALA DUNIA 2022 Qatar (World Cup 2022 Qatar) merupakan pesta sepak bola terbesar dan seluruh lapisan masyarakat akan menikmatinya,” kata I. Hendrasmo.

“Klikdaily sebagai partner resmi EMTEK, mendukung penuh pelaksanaan ajang PIALA DUNIA 2022 Qatar dan percaya bahwa LPP RRI dapat membantu menjangkau pendengarnya di seluruh Nusantara.” Tambah Amos Gunawan

Baca Juga: FIFA World Cup 2022: IndiHome dan Vidio Beri Paket Khusus

Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Anwar Mujahid Adhy Trisnanto, menyambut baik tercapainya kerja sama antara lembaganya dengan PT. Klik Teknologi Indonesia. Untuk kepentingan masyarakat penggemar sepak bola di Tanah Air, kerja sama ini memberi alternatif yg terbaik bagi masyarakat . Ia percaya Radio Republik Indonesia (RRI) memiliki pasar tersendiri dan terutama bisa melayani seluruh lapisan masyarakat.

“ini akan menjadi brand image tersendiri bagi Radio Republik Indonesia (RRI). Semoga kebutuhan masyarakat Indonesia untuk Piala Dunia 2022 Qatar bisa terlayani dengan baik,” kata Anwar Mujahid.

Yonas Markus Tuhuleruw, Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha (LPU) LPP RRI, mengatakan Lisensi dan Hak Komersial radio non-eksklusif yang dipercayakan PT. Klik Teknologi kepada Radio Republik Indonesia (RRI), menunjukkan memiliki insklusivitas Radio Republik Indonesia (RRI) dalam melayani Publik. Termasuk para pendengar dari kalangan difabel sensorik netra dan masyarakat di Daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Cegah Stunting Lewat ASI Eksklusif Selama 6 Bulan

Penulis

Indra

-

10 Oktober 2022

0

Binomedia.id – Pemberian Air Susu Ibu atau ASI eksklusif selama enam bulan kepada bayi baru lahir memiliki efek yang sangat signifikan, terutama untuk mencegah bayi gagal tumbuh alias stunting.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) saat membuka Webinar Peran dan Manfaat Klinis ASI eksklusif dalam Menurunkan Angka Stunting di Indonesia Serta Strategi Lulus MengASIhi yang diselenggarakan oleh Klik KB, Jumat, 07 Oktober 2022.

“Ini menunjukan bahwa upaya enam bulan pertama itu serius sekali untuk betul-betul ASI eksklusif menjadi suatu jawaban mengkoreksi kekurangan-kekurangan bayi baru lahir, salah satunya enam bulan pertama adalah harus dengan ASI eksklusif. Oleh karena itu, kita masih harus berupaya keras untuk meningkatkan promosi ASI ekslusif di satu forum-forum kegiatan seperti ini,” kata Dokter Hasto.

Baca Juga: Walikota Sabang Reza Fahlevi Dorong Imunisasi Anak untuk Cegah Stunting

Berdasarkan data yang ada, kata Dokter Hasto, rata-rata seorang Ibu sukses melakukan ASI eksklusif masih sekitar 65% bahkan menurut data UNICEF dan WHO hanya 41% yang mendapatkan ASI eksklusif di bawah enam bulan.

Sementara itu, bayi lahir prematur dan panjang kurang dari 48 sentimeter berdasarkan data riset kesehatan dasar 2018 masih tinggi jumlahnya yak 29%.

“Kemudian yang berat badannya yang kurang dari 2,5 kg masih 11 persen lebih,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut CEO Mom Uung dan Konselor Menyusui Jonathan Handoko menyebutkan, selama tiga tahun terakhir perhatian Ibu tentang ASI ekskusif sudah mulai meningkat.

Baca Juga: Untuk Menyelesaikan Persoalan Stunting, BKKBN Provinsi Jawa Tengah Bersama Anggota Komisi IX DPR RI Sepakat Melakukan Intervensi Gizi Seimbang

Setelah ditelusuri lebih jauh, masalahnya ternyata lantaran kurangnya pengetahuan dan edukasi mengenai pentingnya pemberian ASI eksklusif. Sebab selama hamil mereka hanya fokus melahirkan saja tapi belum pada tahap memikirkan ASI eksklusif.

“Karena itu, semoga dari acara ini kita bisa menjangkau lebih banyak, bisa membantu lebih banyak, dan semoga bola salju yang kita lakukan bisa di bantu oleh kalian sehingga bisa menggelinding kebawah semakin besar dan semakin menjangkau angka kelahiran di Indonesia,” ucap Jonathan.

Sementara itu Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (PPIBI) dr. Emi Nurjasmi, M.Kes menambahkan, pemberian ASI eksklusif merupakan bagian stimulasi utama antara Ibu dan bayi serta meningkatkan data tahan tubuh.

Baca Juga: Prevalensi Stunting di Indonesia Berdasarkan Survei SSGI Berada Pada Angka 24,4 persen

“Kemudian mengajak bicara, inilah stimulasi untuk meningkatkan kecerdasan perkembangan motoriknya dan sensoriknya. Menyusui dini adalah langkah awal keberhasilan ASI eksklusif,” ujarnya.

Dokter Emi merinci, berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017 jumlah kematian bayi di Indonesia sebanyak 72 ribu atau 15% terjadi pada neonatal. Lalu bayi 24% ada 151.200 kematian.

“Lalu target saat ini menjadi 10 persen untuk neonatal dan untuk bayi menjadi 12 persen. Kematian bayi itu terjadi pada usia satu bulan, ini yang paling tinggi,” tuturnya.

Baca Juga: Kabupaten Halmahera Timur, Potensi Tambang Terbesar Dengan Prevalensi Stunting yang Tinggi

“Jadi pada periode kelahiran atau mulai dari hamilnya, persalinannya, sampai kepada masa nifas atau masa 42 hari. Ini ada hubungannya dengan periode pertolongan persalinan, tentu saja ada hubungan dengan persiapan persalinan dan pada masa kehamilan,” sambungnya.

Oleh karena itu Dokter Emi menaruh perhatian penuh kepada seluruh bidan agar dapat memberikan pelayanan yang sesuai standar agar memberikan kontribusi yang maksimal terhadap penurunan angka kematian pada bayi-balita termasuk penurunan angka stunting.

Adapun tingginya angka kematian bayi terjadi paling tinggi di rumah sakit yakni 67%. Sisanya di rumah atau Fasyankes seperti Puskesmas dan klinik.

Reporter : Wahyu Triono

Menteri Basuki Hadimuljono Tinjau Penanganan Darurat Gempa Tapanuli Utara

Penulis

Indra

-

10 Oktober 2022

0

Menteri Basuki Hadimuljono, Menteri Basuki — Menteri Basuki Hadimuljono Tinjau Penanganan Darurat Gempa Tapanuli Utara

Binomedia.id – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Menteri Basuki Hadimuljono meninjau penanganan lokasi terdampak gempa di Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara yang terjadi pada Sabtu (1/10/2022) dini hari lalu.

Dikatakan Menteri Basuki Hadimuljono kunjungannya tersebut merupakan perintah Presiden Joko Widodo untuk melakukan penanganan pascabencana.

“Kementerian PUPR berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Pemerintah Kabupaten untuk melakukan penanganan pascabencana. Seperti sebelumnya, tugas Kementerian PUPR memperbaiki fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) seperti sekolah, gereja, pasar, mesjid, dan kantor-kantor Pemerintah,” kata Menteri Basuki, Jumat (7/10/2022).

Baca Juga: Kementerian PUPR Melalui Perwakilan Sekjen PUPR Mohammad Zainal Fatah Menerima Penghargaan Bhumandala Award 2022

Menteri Basuki Hadimuljono mengatakan, setelah melihat sejumlah lokasi terdampak bencana bersama Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan, Kementerian PUPR siap membantu perbaikan untuk fasos/fasum yang rusak terdampak gempa, salah satunya Gedung SMPN 3 Tarutung yang akan direkonstruksi ulang.

“Tadi saya sudah lihat masjid, gereja, sekolah, jembatan, saluran irigasi, dan tanggul-tanggul sungai yang rusak akan diperbaiki. InsyaAllah dalam dua minggu ke depan sudah mulai diperbaiki, karena saya harus memilih penyedia jasa/kontraktornya,” kata Menteri Basuki Hadimuljono.

Khusus untuk perbaikan Jembatan Gantung Lumban Soit yang berada di tepi Jalan Nasional ruas Balige (Tarutung), Menteri Basuki menginstruksikan agar dapat selesai dalam waktu dua bulan. Mengingat fungsi vital jembatan tersebut yang menghubungkan Desa Hutauruk Hasundutan dan Desa Lumban Soit Sipaholon di Kelurahan Situmeang Habinsaran, Kecamatan Sipahalon Kabupaten Tapanuli Utara, yang membentang di atas Sungai Sigeaon.

Baca Juga: Kementerian PUPR Tingkatkan Sinergi Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara Brawijaya mengatakan, untuk perbaikan Jembatan Gantung Lumban Soit diperlukan penanganan yang menyeluruh untuk mengganti deck yang bergeser. “Harus dicopot semua terlebih dulu baru dipasang lagi, karena tidak hanya secara horizontal decknya bergeser, tetapi juga ada dampak kerusakan pada kabel jembatannya,” terangnya.

Jembatan gantung tersebut dibangun pada 2021 dengan menggunakan tipe rangka rigid simetris dan memiliki panjang bentang 60 meter serta lebar 2,12 meter dengan anggaran Rp3,07 miliar.

Sementara itu untuk perbaikan jaringan irigasi Sigeaon yang juga rusak akibat gempa, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II Mohammad Firman mengatakan akan segera melakukan penanganan darurat dengan pemasangan talang/pipa dari sisi luar kaki tanggul. “Kita usahakan seminggu ini bisa untuk kembali mengalirkan airnya,” ujarnya.

Baca Juga: Kementerian PUPR: Bendungan Lau Simeme Ditargetkan Rampung Akhir 2023

Selain perbaikan fasos dan fasum, Menteri Basuki Hadimuljono mengatakan Kementerian PUPR juga akan memberikan bantuan perbaikan rumah warga yang mengalami kerusakan berat akibat gempa. “Untuk yang rusak ringan dan sedang nanti akan dibantu oleh BNPB secara keuangan dan fisik. Untuk yang rusak berat akan dikerjakan Kementerian PUPR setelah datanya terverifikasi baik dari segi jumlah dan kategori kerusakan. Saya minta libatkan Kepolisian dan Kejaksaan untuk verifikasi,” ujarnya.

Turut hadir dalam tinjauan tersebut Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan, Endra S. Atmawidjaja, Direktur Prasarana Strategis Ditjen Cipta Karya Essy Asiah, Kepala BBPJN Sumatera Utara Brawijaya, Kepala BWS Sumatera II Mohammad Firman, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara Syafriel Tansir, dan Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Sumatera II Iswanto.

Reporter : Wahyu Triono

Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Lahirkan 17 inovasi

Penulis

Indra

-

10 Oktober 2022

0

Binomedia.id – Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Lahirkan 17 inovasi, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan tagline “Keuda Digital” berhasil membuat terobosan yang andal di bidang pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dibuktikan dengan lahirnya 17 inovasi yang diinisasi Ditjen Bina Keuangan daerah Kemendagri. Langkah ini untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri juga mendukung penerapan kota cerdas di Indonesia. Ini ditunjukkan melalui keterlibatan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Kemendagri dalam acara Integrated Technology Event (ITE) 2022 yang berlangsung dari tanggal 5 hingga 7 Oktober 2022 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta.

Keterlibatan ini sejalan dengan upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien demi mengakselerasi kesejahteraan masyarakat. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni mengapresiasi terselenggaranya ITE 2022. Menurutnya kegiatan itu penting dalam membangun kolaborasi semua pihak.

Baca Juga: Kemendagri Gelar Diklat, Tingkatkan Kontribusi Pajak Daerah dan Dorong Daerah Terapkan Standar Pelayanan Minimal

“Event ini penting dilaksanakan untuk mewujudkan sinergi melalui kolaborasi para pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, praktisi teknologi, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat,” jelas Fatoni saat mengunjungi stand booth Ditjen Bina Keuda Kemendagri ITE 2022, di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (5/10/2022).

Fatoni menegaskan, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri secara konsisten berkomitmen terus mengembangkan, memperbaiki, menciptakan inovasi pelayanan dan manajemen organisasi, serta tata kelola keuangan daerah. Fatoni membeberkan berbagai inovasi yang telah dilakukan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri.

“Inovasi dan digitalisasi pelayanan digunakan untuk mengelola keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Adapun inovasi pelayanan digital yang telah dikembangkan meliputi sistem informasi pemerintah daerah atau SIPD pengelolaan keuangan daerah, kemudian e-BUMD, e-BLUD, e-BMD, SIMANDA, SISPENSI PDRB yang meliputi evaluasi Ranperda pajak dan retribusi daerah, e-konsultasi, e-pengaduan, e-sertifikat, e-office, dan program unggulan yang setiap minggu dilaksanakan, yaitu Webinar Keuda Update yang telah mencapai seri ke-26 pada September 2022 dan berhasil menerbitkan sertifikat elektronik sebanyak 24.754 serta podcast keuangan daerah,” jelas Fatoni.

Baca Juga: Kemendagri Berharap Gelaran ITE 2022 Tumbuhkan Kota Cerdas di Indonesia

Selain itu, inovasi berikutnya adalah reformasi di bidang pelayanan. Misalnya, menerapkan kebijakan konsultasi tatap muka ihwal pengelolaan keuangan daerah. Konsultasi ini berlaku hanya pada hari Rabu dan tamu diterima di lobby dengan tempat terbuka dan pemeriksaan dokumen berlapis.

Selain itu, pembahasan setiap kebijakan dan rekomendasi dilakukan secara terbuka dan transparan dengan melibatkan unit kerja lainnya, seperti Biro Hukum, Inspektorat, staf khusus, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Ditjen Otonomi Daerah, dan unit kerja lainnya. Hal ini termasuk kementerian/lembaga lain seperti Kementerian Keuangan, Bappenas, BPKP, KPK, dan kementerian/lembaga terkait lainnya sesuai substansi pembahasan.

Kemudian, guna memberikan pelayanan optimal, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri juga membuka help desk yang bisa dihubungi setiap waktu. Pemerintah daerah (Pemda) dapat berkonsultasi secara online, virtual, maupun datang langsung ke kantor ketika dibutuhkan.

Baca Juga: Kemendagri Mutakhirkan Database dan Informasi ihwal Dukungan terhadap Tiga Provinsi Baru di Papua

“Penyelenggaraan pemerintah yang bersih, cakap dan peningkatan kualitas pelayanan secara cepat, tepat sangat penting guna terwujudnya akuntabilitas dan transparansi kinerja dalam pengambilan keputusan yang lebih efektif dan efisien,” tutur Fatoni.

Di lain sisi, Fatoni menjelaskan, untuk menumbuhkan budaya inovatif dan kreatif di daerah, Kemendagri juga memberikan penghargaan kepada Pemda yang memiliki kinerja terbaik dalam merealisasikan pendapatan, belanja, dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Upaya ini dilakukan untuk mendorong peningkatan inovasi daerah dan membudayakan budaya kerja inovatif dan kreatif di lingkungan pemerintahan daerah,” ujar Fatoni.

Reporter : Wahyu Triono

Jondra Kotoana Rilis Lagu Soal Hubungan Tak Sejalan

Penulis

Indra

-

8 Oktober 2022

0

Jondra Kotoana, album baru Jondra Kotoana — Jondra Kotoana Rilis Lagu Soal Hubungan Tak Sejalan

Binomedia.id – Jondra Kotoana Rilis Lagu Soal Hubungan Tak Sejalan yaitu Kasiah Habih Sayang Tak Hilang pada Jumat, 21 Oktober 2022 di berbagai platform musik digital. Saat ini media di Indonesia santer memberitakan musibah yang tengah dialami oleh Lesti Kejora. Terenyuh membaca pemberitaan tersebut dan tak ingin menimpa pasangan lainnya.

Jondra Kotoana saat diwawancarai pada Sabtu (8/10/2022) di Padang mengatakan, lagu Kasiah Habih Sayang Tak Hilang bercerita soal hubungan sepasang kekasih yang tidak sejalan, seperti pada cara memandang kehidupan antara satu sama lainnya. Lirik lagu tersebut untuk kita jadikan suatu pembelajaran.

“Semoga lagu Kasiah Habih Sayang Tak Hilang dapat menghibur dan bisa kita jadikan nasihat,” kata Jondra Kotoana.

Lagu Kasiah Habih Sayang Tak Hilang merupakan lagu ke enam dirilis oleh Jondra Kotoana dalam perjalanan karir musiknya sejak tahun 1999. Lagu tersebut merupakan salah satu masterpiece dari Sexri Budiman, Musisi legendaris Sumatera Barat.

“Lagu-lagu karya Bang Sexri Budiman menginspirasi saya, liriknya sangat dalam dan kuat sastra minangnya. Beliau juga “bertangan dingin”, karya-karya lagu beliau ikut mengantar kesuksesan banyak penyanyi, seperti; Ody Malik, Ucok Sumbara, Anroy’s, dan lainnya,” kata Jondra Kotoana.

Baca Juga: Berlirik Satu Kata, Khocil Birawa Rilis Single Berjudul Maturnuwun

Lagu Kasiah Habih Sayang Tak Hilang merupakan lagu lawas Minang yang telah dipopularkan oleh beberapa penyanyi lainnya. Agar menjadi sajian baru bagi para penikmat musik, Jondra Kotoana mempercayakan arransemen musik lagu tersebut dibuat oleh R doel di studio musik ST22 – Padang.

“Arransemen musik lagu Kasiah Habih Sayang Tak Hilang digarap begitu apik oleh R doel, dan banyak improvisasi yang kami mainkan. Tentu dengan gaya khas saya sendiri. Semoga melekat di telinga para pendengar dan pencinta lagu Minang,” kata Jondra Kotoana.

Reporter : Muhammad Fadhli

Fresh Graduate susah cari kerja? Ikut Job Fair Mega Career Expo aja!

Penulis

Indra

-

7 Oktober 2022

0

Mega Career Expo, Job Fair, Job Fair Mega Career Expo — Job Fair Mega Career Expo

Binomedia.id – Salah satu wadah yang dapat membantu para fresh graduate bisa mencari kerja yaitu di Bursa Kerja “Mega Career Expo” atau yang sering kita dengar dengan istilah Job Fair Mega Career Expo yang di selenggarakan Garuda Organizer.

Mencari kerja merupakan salah satu tantangan utama bagi Fresh Graduate setelah lulus dari perguruan tinggi. Berbagai proses rekrutmen perlu dilalui oleh Fresh Graduate. Selain itu, persaingan yang ketat membuat kita perlu usaha ekstra untuk mendapatkan pekerjaan.

Job Fair atau bursa kerja dikenal sebagai wadah untuk mempertemukan rekruter dari berbagai perusahaan dengan calon kandidatnya. Disinilah Fresh Graduate berkesempatan untuk menyerahkan CV secara langsung kepada HR serta berkesempatan untuk menjalani sesi walk in interview, lho!

Buat kamu para Fresh Graduate, jangan lewatkan kesempatanmu untuk menghadiri Bursa Kerja Terbaik, Terbesar dan Terpercaya “Mega Career Expo” 19-20 Oktober 2022 di Gedung Smesco Exhibition Hall.

Registrasikan dirimu di www.sambilanku.id/mce/register dan info lebih lanjut silakan follow IG @megacareerexpo atau hubungi hotline number di +62 878-8793-1290