Binomedia.id – Jakarta, Pemerintah terus memperkuat ketahanan fiskal nasional di tengah dinamika global, termasuk kenaikan harga energi dan komoditas. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3/2026).
Airlangga menegaskan, pemerintah berkomitmen menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berada di bawah 3 persen. Target tersebut akan dicapai melalui langkah efisiensi di berbagai kementerian dan lembaga.
“Kita menjaga APBN agar defisit tetap di bawah 3 persen. Dengan efisiensi berbagai K/L, defisit 3 persen bisa dijaga,” ujar Airlangga.
Selain penguatan fiskal, pemerintah juga menyiapkan langkah antisipatif terhadap dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan komoditas global. Salah satunya dengan meningkatkan produksi batu bara melalui penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
Pemerintah turut mengkaji penyesuaian kebijakan pajak ekspor batu bara guna mengoptimalkan penerimaan negara, seiring tren kenaikan harga komoditas tersebut.
Di sektor energi, pemerintah mendorong percepatan konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebagai bagian dari upaya efisiensi energi. Penugasan tersebut diberikan kepada Badan Pengelola Investasi Danantara untuk segera ditindaklanjuti.
Lebih lanjut, Airlangga mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mengkaji kebijakan fleksibilitas kerja melalui skema work from home (WFH) satu hari dalam lima hari kerja. Kebijakan ini dinilai berpotensi menghemat konsumsi bahan bakar secara signifikan.
“Ada penghematan dari segi penggunaan mobilitas dari bensin, penghematannya cukup signifikan, seperlima dari apa yang biasa kita keluarkan,” jelasnya.
Saat ini, pemerintah masih mematangkan aspek teknis pelaksanaan kebijakan tersebut. Skema WFH diharapkan tidak hanya berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga dapat diterapkan di sektor swasta dan pemerintah daerah.
Rencana implementasi kebijakan ini dijadwalkan mulai setelah Hari Raya Idulfitri 2026, meski waktu pastinya masih akan disesuaikan dengan perkembangan kondisi global.
“Nanti kita lihat situasinya, situasi harga minyak, situasi perang. Kita ikuti situasi yang berkembang,” pungkas Airlangga. (dil)
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Binomedia.id
