Binomedia.id, MAKASSAR – Pemerintah daerah didorong mengoptimalkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta Barang Milik Daerah (BMD) untuk memperkuat pembiayaan pembangunan dan mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dorongan tersebut disampaikan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni, saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi BUMD, BLUD, dan Barang Milik Daerah di Gammara Hotel Makassar, Kota Makassar, Jumat (7/8).
Kegiatan tersebut mengusung tema “Penguatan BUMD, BLUD, dan Barang Milik Daerah yang Profesional, Produktif, dan Berdaya Saing melalui Pembinaan, Pengawasan, serta Pengelolaan berdasarkan Prinsip Tata Kelola yang Baik.”
Fatoni mengatakan, kondisi fiskal daerah saat ini dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari kondisi global, Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga dana transfer. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah lebih kreatif dalam mencari sumber pembiayaan alternatif untuk mendukung pembangunan.
“Kondisi fiskal daerah saat ini, dipengaruhi oleh kondisi global, dipengaruhi oleh PAD, dipengaruhi oleh dana transfer, mengharuskan daerah untuk kreatif, untuk bisa mencari sumber pembiayaan alternatif dalam rangka untuk melaksanakan pembangunan yang ada di daerah,” ujar Fatoni.
Menurutnya, salah satu langkah yang dapat ditempuh pemerintah daerah adalah mengoptimalkan PAD, khususnya melalui pajak dan retribusi daerah. Optimalisasi tersebut dapat dilakukan melalui intensifikasi, ekstensifikasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, digitalisasi, serta inovasi.
Fatoni menilai digitalisasi menjadi bagian penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.
“Digitalisasi sangat diperlukan untuk bisa memastikan bahwa proses yang dilaksanakan lebih efektif, efisien, akuntabel. Lebih murah, lebih cepat, dan memakan waktu yang singkat,” katanya.
Selain meningkatkan PAD, pemerintah daerah juga diminta melakukan inovasi dalam pengelolaan keuangan. Fatoni menekankan bahwa perubahan hasil membutuhkan perubahan cara kerja.
“Karena kalau kita ingin menghasilkan hasil yang berbeda, tentu harus dengan cara yang berbeda,” ujarnya.
Ia juga meminta pemerintah daerah terbuka terhadap praktik-praktik baik yang telah diterapkan daerah lain. Praktik tersebut dapat diadopsi dengan menyesuaikannya terhadap karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah.
“Amati, tiru, modifikasi sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Yang lebih hebat lagi apabila kita mampu membuat inovasi baru yang belum pernah dibuat oleh daerah lain,” kata Fatoni.
BUMD Dinilai Punya Potensi Besar
Dalam forum tersebut, Fatoni secara khusus mendorong optimalisasi kinerja BUMD sebagai bagian dari strategi meningkatkan pendapatan daerah melalui creative financing.
Ia menyebut jumlah BUMD di Indonesia mencapai 1.092 perusahaan. Menurutnya, jumlah tersebut menunjukkan besarnya potensi yang dapat dikembangkan untuk memberikan kontribusi lebih besar terhadap pembangunan daerah.
“BUMD saat ini ada 1.092, cukup banyak namun kinerjanya masih bisa dioptimalkan lagi,” tutur Fatoni.
Optimalisasi kinerja BUMD diharapkan mampu meningkatkan laba dan dividen yang pada akhirnya dapat digunakan untuk mendukung pembiayaan pembangunan di daerah.
“Sehingga bisa mendapatkan penghasilan yang besar, laba yang besar, dividen yang besar yang digunakan untuk pembangunan,” lanjutnya.
BLUD Bisa Kurangi Beban APBD
Selain BUMD, Fatoni menilai BLUD memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperkuat kemandirian pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, fleksibilitas pengelolaan keuangan BLUD perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ketika kualitas layanan meningkat, tingkat kepercayaan masyarakat juga diharapkan ikut meningkat.
“Untuk meningkatkan pelayanan. Kalau pelayanan meningkat, maka akan ada tingkat kepercayaan yang meningkat,” katanya.
Peningkatan kepercayaan tersebut dinilai dapat berdampak pada peningkatan pendapatan BLUD. Dengan demikian, BLUD setidaknya dapat memenuhi kebutuhan operasionalnya sendiri sehingga tidak terlalu membebani APBD.
“Paling tidak kalau BLUD bisa membiayai dirinya sendiri, beban APBD menjadi berkurang,” ujar Fatoni.
Aset Daerah Jangan Dibiarkan Menganggur
Fatoni juga menyoroti pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Ia menilai masih terdapat sejumlah persoalan dalam pencatatan, pengelolaan, hingga pemanfaatan aset daerah yang perlu dibenahi.
“Pencatatannya, pengelolaannya, pemanfaatannya masih banyak yang belum maksimal. Oleh karena itu, jangan biarkan aset ini, barang milik daerah ini nganggur dan perlu kita manfaatkan,” tegasnya.
Menurut Fatoni, optimalisasi BMD harus diarahkan agar aset yang dimiliki pemerintah daerah tidak hanya tercatat sebagai kekayaan daerah, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pembangunan.
Dengan mengoptimalkan BUMD, BLUD, dan BMD, pemerintah daerah diharapkan dapat memperluas sumber pembiayaan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap APBD dan dana transfer.(dhil)
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Binomedia.id
