Binomedia.id – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bersama pemangku kepentingan dan mitra menguji coba buku panduan Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan (BKB-HIU), Senin (07/11/2022).
Kegiatan yang dilakukan secara virtual dalam upaya pencegahan stunting pada program kelompok BKB ini untuk ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan dalam pengasuhan anak.
Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) BKKBN Nopian Andusti mengatakan dalam upaya percepatan penurunan stunting masih memiliki kesulitan, karena perilaku pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) khususnya bayi di usia 2 tahun yang masih belum sesuai dengan harapan.
Baca juga : Antusiasme Pelatihan dan Pelayanan Kontrasepsi Bidan di Papua
“Dalam percepatan penurunan stunting di 1000 HPK telah dikembangkan program pengasuhan di 1000 HPK melalui kelompok Bina Keluarga Balita dan BKB Holistik Integratif,” ujar Nopian.
Nopian menjelaskan kelompok konsep BKB- HIU ini bisa tepat sasaran dan relevan dengan kondisi yang dibutuhkan di lapangan atau di tengah-tengah masyarakat.
“Bagi kelompok BKB lain sekaligus menjadikan kelompok BKB ini percontohan untuk kelompok BKB yang telah ada,” ujar Nopian.
Selaras dengan Nopian, Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak BKKBN dr. Irma Ardiana menjelaskan, untuk meningkatkan keberadaan dari BKB ini BKKBN merancang sebuah strategi untuk pengembang kelompok BKB dengan membentuk BKB-HIU
“Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai bagaimana konsep BKB- HIU ini yang tepat sasaran dan juga relevan dengan kondisi di lapangan,” ujar Irma.
Irma pun berharap bahwa dengan kegiatan uji publik ini mendapatkan masukan serta review terkait dengan bagaimana konsep BKB-HIU dapat diimplementasikan secara baik di daerah.
“Oleh karenanya, BKKBN mencoba untuk mendesain seperti apa nanti kelas bina keluarga balita yang holistik integratif yang menjadi unggulan artinya kelas BKB bisa menjadi contoh bagi kelas BKB lainnya karena memang menjadi center of excellence,” jelas Irma.
Pada kesempatan yang sama Retno Dewi P..S. selaku Koordinator Bidang Pengembangan Program Bina Keluarga dan Balita BKKBN menyampaikan adanya 6 layanan yang membedakan dari BKB sebelumnya, yaitu ; (1) terkait Administrasi Kependudukan dan Kepemilikan Jaminan Kesehatan; (2) Pengasuhan atau Parenting bersama; (3) Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan; (4) Pembentukan Karakter Anak; (5) Promotif Preventif Pemeliharaan Kesehatan, Gizi, Perlindungan Anak, dan ; (6) Rujukan/Konseling/Perawatan/Bansos.
Baca juga : Provinsi NTT Merupakan Daerah Dengan Angka Prevalensi Stunting Tertinggi di Indonesia
Sementara itu dr. Lucy Widasari selaku PO Program dan Kegiatan Satgas Percepatan Penurunan Stunting Pusat juga menyampaikan terkait dengan Survey Persiapan Uji Coba Pedoman BKB-HIU di Kabupaten Banggai dan Pulau Taliabu. Survey Persiapan Uji Coba ini ditujukan bagi kader BKB di Desa dalam mempersiapkan pelaksanaan BKB HIU kedepannya. Persiapan Uji Coba ini bermanfaat bagi upaya perbaikan dan kemampulaksanaan impelementasi BKB HIU dengan fokus pada penyelamatan 1000 HPK.
“Harapannya adalah ada kelompok rintisan dasar maupun kelompok paripurna dimana kelompok paripurna ini akan menguatkan kelompok Bina Keluarga Balita yang sudah ada,” kata dr. Lucy
Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan (PDP) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Sugito memaparkan, “Dalam rangka mendukung mandat Perpres 72 Tahun 2021, khususnya terkait pentingnya pengasuhan balita pada usia emas 0-23 bulan (golden age) sebagai bagian upaya pencegahan stunting di Desa, diantaranya; (1) Dalam pelaksanaannya, BKB_HIU dapat disinergiskan dengan program atau kegiatan yang sudah berjalan dan terkait pengasuhan bisa disinergiskan dengan PAUD dan Posyandylu unit layanan kesehatan ibu dan anak; (2) anggaran yang digunakan di desa dapat bersumber dari APBDesa, APBD Prov/Kab, APBN maupun sumber lain seperti kerja sama dengan dunia usaha, NGO, Perguruan Tinggi, dll, dan; (3) dalam implementasi di desa sejalan dengan kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan Permendesa PDTT 21 th 2020, yang di dalamnya ada Desa Peduli Kesehatan”.
Reporter : Wahyu Triono
