Demi Mewujudkan Bali Bebas Stunting, Inovasi dan Kolaborasi Lintas Sektor Diharapkan Tumbuh dan Terjaga

Binomedia.id – Meskipun memiliki prevalensi stunting di bawah rata-rata dan terendah secara nasional, Provinsi Bali diharapkan tidak terlena dalam mengupayakan pengentasan stunting. Inovasi dan kolaborasi lintas sektor diharapkan selalu tumbuh dan terjaga demi mewujudkan Bali bebas stunting pada tahun 2024 mendatang.

Pesan tersebut dinyatakan Inspektur Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Ari Dwikora Tono, Ak, M. Ec. Dev, kala membuka Rekonsiliasi Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi Bali yang digelar Perwakilan BKKBN Bali di kawasan Sanur, Denpasar, Selasa (1/11).

“Prevalensi stunting Bali bagus, ketika secara nasional menarget pada 2024 harus 14 persen, tahun 2021 Bali sudah 10,9 %. Namun demikian, itu bukan capaian yang berhenti di sana, Bali jangan terlena. Harus kita cegah bersama, bersama mengentaskan stunting,” kata dia.

Baca Juga : Bali Merupakan Provinsi Dengan Prevalensi Stunting Terendah di Indonesia

Ia menjelaskan, meskipun menjadi provinsi dengan prevalensi terendah, berdasarkan sebaran kewilayahan di tingkat kabupaten di Bali masih ditemukan adanya kesenjangan. Dwikora berpesan agar hal tersebut menjadi atensi, sehingga kabupaten dengan prevalensi tinggi dapat diperhatikan lebih serius.

“Di Bali masih ada kabupaten yang rendah dan tinggi. Kabupaten yang tinggi perlu diperhatikan, mungkin pada SSGI (Studi Status Gizi Indonesia, red) 2022 tahun ini mungkin ada yang naik atau turun, sehingga perlu intervensi yang konvergensi, yang diharapkan dapat padu oleh berbagai pihak. Perlu ada kerja keras bersama,” katanya.

Melihat strategi pengentasan stunting di Bali yang melibatkan desa adat, Dwikora menyatakan apresiasinya. Pelibatan desa adat dipandang efektif, sehingga prevalensi stunting di Bali dapat rendah.

Baca Juga : Kabupaten Gunung Mas Merupakan Daerah Prevalensi Stunting Tertinggi di Kalimantan Tengah

“Adat di Bali sangat mendukung untuk program pemerintah, salah satunya program penurunan stunting. Namun, kita jangan terlena dengan kekuatan yang ada. Harus kita identifikasi kekuatan yang ada, sebagai cerminan di TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting) Provinsi Bali karena di Bali belum punya pergub terkait percepatan stunting. Juga perlu perwali atau perbup yang belum mengacu pada Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Stunting,” Dwikora mengingatkan.

“Oleh karenanya, mari tingkatkan komitmen untuk turunkan stunting di Provinsi Bali. Waktu kita yang terbatas, 2024 sudah sebentar lagi, Wagub (Bali) menginstruksikan dapat memastikan SDM yang ada sehingga intervensi dapat dilakukan secara maksimal,” katanya.

Sementara itu Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, dr. Ni Luh Gede Sukardiasih, M.For., MARS, dalam laporannya mengatakan bahwa acara tersebut memang secara khusus digelar untuk menyatukan pandangan seluruh komponen yang terlibat dalam upaya pengentasan stunting. Pihaknya berharap kegiatan tersebut dapat menjadi pijakan positif dalam upaya mewujudkan Bali bebas stunting.

“Rekonsiliasi ini diharap bisa menghasilkan kesepakatan untuk tindak lanjut penurunan stunting ke depan. Tahun 2024 kita harapkan di bawah dua digit. Mudah-mudahan SDGI 2022 bisa turun. Jika ada kabupaten/kota yang meningkat, nanti akan kami evaluasi. Kita evaluasi bersama,” katanya.

Baca Juga : Berisiko Stunting, Warga Kampung KB di Riau Beri Parsel untuk Keluarga dan Baduta

Komitmen bersama untuk mengentaskan stunting yang harus dilakukan secara kolaboratif pun diamini Kepala Bappeda Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra. Ia mengatakan bahwa strategi pengentasan stunting perlu intervensi langsung dan tidak langsung yang konvergen.

“Intervensi yang konvergen merupakan kunci keberhasilan penurunan stunting. Oleh karena itu, rekonsiliasi ini penting untuk meningkatkan pemahaman untuk program pengentasan stunting dari provinsi hingga tingkat desa,” kata dia mewakili Ketua TPPS Provinsi Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) yang berhalangan hadir dalam kegiatan tersebut.

Ia mengatakan Pemerintah Provinsi Bali telah menetapkan target penurunan prevalensi stunting antara tahun 2022 hingga 2024. Pihaknya menarget prevalensi stunting dapat turun dari 10,9 % pada 2021 menjadi 9,28 % pada tahun 2022. Selanjutnya pada tahun 2023 pihaknya menarget angka stunting turun ke 7,71 % dan pada tahun 2024 ditarget turun ke angka 6,15 %.

Reporter : Wahyu Triono