Kategori
Bisnis

LPDB-KUMKM Terus Melayani Pelaku Koperasi dan UMKM Yang Membutuhkan Akses Pemodalan

Binomedia.id – Sebagai Badan Layanan Umum (BLU) yang mengedepankan prinsip pelayanan publik, Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) terus melayani pelaku koperasi dan UMKM yang membutuhkan akses pemodalan yang mudah, murah, dan ramah, baik dari pola konvensional maupun pola syariah.

Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo menegaskan, pihaknya terus fokus melakukan penyaluran dana bergulir kepada koperasi di seluruh Indonesia sebagai upaya mendukung perekonomian masyarakat melakui UMKM.

Sebab saat ini, lanjut Supomo, perekonomian dan para pelaku usaha sangat membutuhkan peran dari pemerintah yakni perkuatan permodalan karena sedang menghadapi transisi ekonomi dari pandemi.

Baca Juga: LPDB-KUMKM Salurkan Dana Bergulir Rp4,9 Miliar ke Koperasi Radha Krisna Bali

“Kondisi perekonomian sekarang butuh dukungan kuat, terlebih kita tahu bahwa di kondisi pandemi waktu itu sangat terpuruk, siapa lagi yang mau mengangkat kalau bukan kami sebagai kepanjangan tangan pemerintah atau negara,” ujar Supomo di Jakarta, Senin (14/10/2022).

Dengan itu, Supomo memastikan pihaknya tidak pernah menolak proposal pengajuan pinjaman atau pembiayaan dana bergulir dari calon mitra koperasi LPDB-KUMKM.

Menurutnya, jika ada calon mitra koperasi yang belum sesuai dengan persyaratan yang diwajibkan oleh LPDB-KUMKM, maka akan diberikan pendampingan, termasuk melalui kegiatan bimbingan teknis dan juga coaching clinic.

Baca Juga: Ajukan Dana Bergulir LPDB-KUMKM di 2022, Ini Tiga Provinsi Paling Agresif

“Kami tidak pernah menolak proposal, yang kami kedepankan prinsip pelayanan dan pendampingan, pasti akan kami informasikan apa saja kekurangannya, perlu dilakukan apa. dKami dampingi mulai dari tata kelola gimana cara bikin laporan keuangan, gimana Rapat Anggota Tahunan (RAT), kemudian bagaimana proses bisnis koperasi yang baik,” kata Supomo.

Supomo bahkan memberikan contoh, ada salah satu mitra koperasi dari Lampung yakni Koperasi Sarana Bangun Lampung atau Sabalam yang mengajukan proposal pinjaman dan bergulir namun masih diperlukan beberapa perbaikan-perbaikan agar lolos mendapatkan pinjaman dana bergulir.

“Seperti di Lampung itu, pengurusnya sudah mau nyerah, tapi kami dampingi, kamu bantu, akhirnya mereka merasakan bagaimana menjalankan proses berkoperasi yang baik, karena semuanya dari anggota dan untuk anggota,” tegas Supomo.

Baca Juga: Program Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM)

Dengan ini, Supomo mengajak, agar para pegiat koperasi untuk mengakses pinjaman atau pembiayaan dana bergulir dari LPDB-KUMKM yang memang disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat.

“LPDB-KUMKM sudah membuka jalur yang sangat mudah, ada call center kami 1500856 kalau ingin komunikasi, kemudian jika ingin tahu jelas gimana persyaratan dana bergulir secara lengkap juga ada di www.lpdb.id, ayo manfaatkan ini kesempatan yang baik untuk pertumbuhan bisnis koperasi dan anggota,” pungkas Supomo.

 

Reporter : Wahyu Triono

Kategori
Bisnis

LPDB-KUMKM Salurkan Dana Bergulir Rp4,9 Miliar ke Koperasi Radha Krisna Bali

Binomedia.id – Guna memperluas pembiayaan kepada para pelaku UMKM, Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) terus meningkatkan kinerja penyaluran dana bergulir. Seperti di Provinsi Bali, LPDB-KUMKM melakukan perkuatan permodalan kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Radha Krisna yang merupakan Koperasi dari Pusat Oleh-oleh terbesar di Bali yakni Krisna Bali yang mendapatkan pinjaman dana bergulir sebesar Rp4,9 miliar.

Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo mengungkapkan, Indonesia sebagai tuan rumah gelaran G20 tahun ini, dan Bali menjadi pusat perhelatan kegiatan negara-negara dengan ekonomi terbesar dunia tentu menjadi perhatian besar dari Kementerian Koperasi dan UKM, termasuk LPDB-KUMKM yang menjadi lembaga yang fokus kepada permodalan koperasi.

Salah satunya adalah dengan perkuatan modal kepada koperasi yang menaungi banyak UMKM baik di sektor kuliner, fesyen, kecantikan, hingga kerajinan tangan di Provinsi Bali.

Baca Juga : Program Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM)

“Krisna Oleh-oleh Bali ini menjadi contoh atau ikon, bahwa ekosistem antara UMKM dengan Krisna dapat di kolaborasikan dengan Koperasi Radha Krisna dan LPDB-KUMKM melalui penyaluran dana bergulir,” ujar Supomo di Denpasar, Bali, Senin (31/10/2022).

Supomo menjelaskan, setelah bermitra dengan LPDB-KUMKM, maka Koperasi Radha Krisna akan semakin kuat melayani para anggotanya yang mayoritas pelaku UMKM yang memasok hasil produksinya kepada Krisna Oleh-oleh Bali.

“Jadi kami akan bagi-bagi tugas antara Krisna Company, LPDB-KUMKM, dan Koperasinya, bagaimana mengembangkan UKM kedepan dan kami akan melakukan Riset and Development (RnD) meng-create inovasi para UMKM, jadi para UMKM hanya fokus produksi, pemasaran oleh Krisna, dan permodalan oleh LPDB-KUMKM melalui koperasi,” jelas Supomo.

Baca Juga : Ajukan Dana Bergulir LPDB-KUMKM di 2022, Ini Tiga Provinsi Paling Agresif

Menurut Supomo, ekosistem bisnis yang dijalankan oleh Krisna Bali sudah sangat baik, ditambah dengan optimalisasi koperasi sebagai wadah pengembangan dan akses permodalan bagi UMKM maka akan sangat baik, dan saling menguntungkan.

“Karena peran offtaker sudah jelas yakni Krisna oleh-oleh Bali, jadi UMKM fokus produksi, permodalan dari Koperasi, dan kami LPDB-KUMKM yang mendukung koperasinya,” jelas Supomo.

Memperkuat Bisnis UMKM

Sementara itu, Gusti Ngurah Anom atau biasa yang dikenal dengan Ajik Krisna pemilik dari pusat oleh-oleh Krisna Bali menyampaikan, apresiasi yang tinggi terhadap komitmen pemerintah dalam pengembangan UMKM khususnya Kementerian Koperasi dan UKM melalui LPDB-KUMKM.

“Saya tentunya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kementerian Koperasi dan UKM karena program pemerintah sangat luar biasa, dan saya apresiasi support dari LPDB-KUMKM, dan sekarang ini menjelang gelaran G20 ini kami sudah ada kerja sama dan sinergi antara LPDB-KUMKM, Koperasi untuk pengembangan UMKM,” ujar Ajik.

Ajik meyakini, setelah bermitra dengan LPDB-KUMKM, maka pengembangan dan akses permodalan kepada UMKM semakin meningkat, terlebih saat ini Krisna Oleh-oleh Bali telah menaungi 365 UMKM dengan 5.000 produk yang dipasok kepada Krisna Bali.

Krisna Bali
Koperasi dari Pusat Oleh-oleh terbesar di Bali yakni Krisna Bali

“Pastinya ini akan semakin memperkuat UMKM selain dari sisi akses permodalan, pemasaran, dan juga pendampingan, memang atensi ini sangat luar biasa, sampai mendampingi kami perbaikan tata kelola koperasinya, dan ini merupakan etape pertama, dan tahun depan mungkin akan lebih besar lagi dan tetunya kepada UMKM lebih baik dan lebih bagus lagi,” pungkasnya.

Direktur Bisnis LPDB-KUMKM Krisdianto mengatakan, dengan memberikan pinjaman kepada Koperasi Radha Krisna akan memberikan dukungan kepada koperasi untuk lebih intens dalam melayani para anggotanya.

“Dengan penyaluran kepada Krisna ini kami ingin Radha Krisna memperbesar skala usahanya, dengan membantu dari sisi modal kerja, dengan modal kerja yang murah, dan fleksibel itu akan lebih membantu kepada koperasi untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan Krisna Holding untuk membantu para UMKM memproduksi lebih banyak, dan kepastian pembayaran yang cepat, dengan bunga yang ringan,” ujar Krisdianto.

Selain itu, dari sisi skala usaha koperasi, LPDB-KUMKM akan mendorong koperasi Radha Krisna untuk meningkatkan eksosistemnya agar lebih baik lagi terutama dari sisi riset dan pengembangan serta pemasaran.

“Kami akan mendorong melalui wadah inkubasi atau inkubator yang nantinya akan didukung penuh oleh LPDB-KUMKM, karena itu fungsi dari LPDB-KUMKM selain memberikan permodalan,” jelas Krisdianto.

 

Reporter : Wahyu Triono

Kategori
Bisnis

Program Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM)

Binomedia.id – Program pemberdayaan dan pendampingan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (KUMKM) secara masif terus dilakukan pemerintah sebagai upaya meningkatkan perekonomian nasional. Berbagai program pemberdayaan dilaksanakan guna membuka akses koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (KUMKM) terhadap sumber-sumber pembiayaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan kemampuan teknologi dan pengembangan usaha, serta memperluas jaringan pemasaran.

Mayoritas program pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (KUMKM) yang dilaksanakan Kementerian atau Lembaga (K/L) berfokus pada pembiayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (KUMKM).

Pelaku-pelaku koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (KUMKM) menggunakan usahanya untuk menambah pendapatan dan bertahan hidup. Kendati jumlah pelaku koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (KUMKM) tersebut masih sangat minim, mereka memiliki visi dan misi yang jelas dalam mengembangkan usaha agar naik kelas.

Baca Juga : Ajukan Dana Bergulir LPDB-KUMKM di 2022, Ini Tiga Provinsi Paling Agresif

Demikian halnya yang diamanahkan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) selaku satuan kerja Kementerian Koperasi dan UKM dalam menyalurkan pinjaman/pembiayaan, serta melakukan pembinaan terhadap mitra dan calon mitra LPDB-KUMKM.

Salah satu mitra LPDB-KUMKM yang mendapatkan dana bergulir adalah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Mitra Muamalah MitraMu di Kabupaten Jepara Jawa Tengah. Koperasi yang memiliki satu kantor pusat, 7 (tujuh) kantor cabang, dan 3 (tiga) kantor kas ini telah tiga kali mendapatkan pembiayaan dari LPDB-KUMKM. Pembiayaan terakhir diperoleh tahun 2022 yang didapatkan secara bertahap pada Januari 2022 dan Juni 2022 dengan total plafond mencapai Rp7 miliar.

General Manajer KSPPS BMT Mitra Muamalah MitraMu Asep Sutisna mengatakan, beberapa pertimbangan koperasi dalam mengajukan pembiayaan ke LPDB-KUMKM. “Selama pandemi Covid-19, perputaran ekonomi mikro mengalami penurunan sehingga menyebabkan banyak usaha anggota tidak bisa bertahan dan membutuhkan tambahan modal agar usahanya dapat dimulai lagi. Salah satu penyedia dananya adalah LPDB-KUMKM, sehingga kami mengajukan pembiayaan ke LPDB-KUMKM,” kata Asep.

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro
Program Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM)

Asep melanjutkan, melalui sosialisasi dana bergulir yang diselenggarakan LPDB-KUMKM, ini menjadi awal koperasi mengetahui keberadaan LPDB-KUMKM, khususnya sebagai lembaga penyalur pembiayaan bagi koperasi dengan tarif layanan bagi hasil yang murah dan ramah. Dana bergulir yang diterima koperasi sudah seluruhnya terserap oleh UMKM anggota koperasi, sehingga berdampak pada peningkatan perputaran ekonomi anggota. Anggota juga merasakan manfaat berupa peningkatan permodalan, khususnya setelah wabah Covid-19 sehingga usaha mereka dapat kembali bertumbuh meskipun belum maksimal, jelas Asep.

“LPDB-KUMKM menjadi pilihan KSPPS BMT Mitra Muamalah MitraMu karena harapannya bukan hanya sebagai lembaga pembiayaan penyedia dana bagi koperasi, namun turut serta dalam membina pelaku UMKM yang merupakan anggota koperasi. Di antaranya, berupa kegiatan pelatihan-pelatihan soft skill, serta keterbukaan akses informasi yang aktual dan terbaru agar usaha anggota semakin maju,” tutur Asep.

Koperasi yang berdiri sejak tahun 2001 ini, mencatatkan total asset hingga September 2022 sebesar Rp56,32 miliar, dengan jumlah anggota sebanyak 17.389 orang, dan total karyawan sebanyak 58 orang. Asep Sutisna berharap, pelayanan yang diberikan LPDB-KUMKM dapat semakin baik, sehingga cocok dan ciptakan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi-koperasi di tanah air.

Baca Juga: LPDB-KUMKM Terus Melayani Pelaku Koperasi dan UMKM Yang Membutuhkan Akses Pemodalan

Senada dengan Asep, Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo menjelaskan, LPDB-KUMKM kian konsisten mencapai target penyaluran yang diberikan oleh negara yakni menggulirkan pinjaman/pembiayaan yang tepat penyaluran, tepat pemanfaatan, dan tepat pengembalian sesuai dengan prinsip yang dianut yaitu Tri Sukses LPDB-KUMKM. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudent) dalam menyalurkan dana bergulir, LPDB-KUMKM terus berupaya menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).

“Serangkaian transformasi dan manajemen risiko dilaksanakan, mulai dari peningkatan tata kelola layanan, pendampingan, hingga pengawasan yang ketat guna mencegah terjadinya penyimpangan penggunaan dana bergulir. Lima prinsip yang dikedepankankan di antaranya, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan integritas,” tutur Supomo.

Baca Juga: LPDB-KUMKM Salurkan Dana Bergulir Rp4,9 Miliar ke Koperasi Radha Krisna Bali

Supomo menambahkan, LPDB-KUMKM optimis bahwa target penyaluran tahun 2022 ini dapat tercapai mengingat proses kerja dari seluruh pegawai dapat termonitor dan terukur berdasarkan target kinerja yang dinilai melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU menjadi catatan target dan pencapaian dari masing-masing pegawai sehingga secara pribadi mampu meningkatkan kinerja masing-masing.

“Sebagai garda terdepan dan ujung tombak dalam peningkatan dan penguatan ekonomi negara, LPDB-KUMKM harus berdiri di garis terdepan dalam membantu pembiayaan dan perkuatan modal koperasi dan UMKM di Indonesia. Selain itu, dalam menjalani tugas dan amanahnya, LPDB-KUMKM mengambil peran strategis dan signifikan dalam upaya pemulihan ekonomi nasional,” tutup Supomo.

 

Reporter : Wahyu Triono

Kategori
Bisnis

Ajukan Dana Bergulir LPDB-KUMKM di 2022, Ini Tiga Provinsi Paling Agresif

Binomedia.id – Target penyaluran dana bergulir Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah LPDB-KUMKM Tahun 2022 sebesar Rp1,8 triliun dengan dua pola penyaluran Konvensional dan Syariah.

Hingga Oktober 2022, outstanding penyaluran dana bergulir sebesar Rp1,327 triliun. Jadi, masih ada tersisa sekitar Rp473 miliar dana bergulir yang bisa dimanfaatkan oleh koperasi di seluruh Indonesia.

“Saya tegaskan, tanpa kolaborasi dengan para Dinas Koperasi, penyerapan dana bergulir akan lambat. Padahal, dana bergulir sangat bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui koperasi,” papar Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo, pada acara Rapat Koordinasi Nasional Bidang Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan Tahun 2022, di Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (12/10/2022).

Baca Juga: LPDB-KUMKM Terus Melayani Pelaku Koperasi dan UMKM Yang Membutuhkan Akses Pemodalan

Acara yang dihadiri oleh Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim dan seluruh Kepala Dinas Koperasi tingkat provinsi se-Indonesia, Supomo mengungkapkan bahwa Jawa Tengah sebagai provinsi paling agresif dalam mengakses dana bergulir, disusul Jabar dan Jatim.

“Kalau ada yang mau mengajukan untuk dibimbing ke LPDB-KUMKM, dipersilakan,” imbuh Supomo.

Intinya, lanjut Supomo, pihaknya tidak pernah menolak pengajuan proposal dari koperasi. “Secara umum, ada beberapa proposal yang kita kembalikan. Itu bukan ditolak, namun terkendala pemenuhan persyaratan,” tandas Supomo.

Baca Juga: LPDB-KUMKM Salurkan Dana Bergulir Rp4,9 Miliar ke Koperasi Radha Krisna Bali

Menurutnya, jika ada calon mitra yang belum memenuhi persyaratan pengajuan dana bergulir maka, LPDB-KUMKM akan mendampingi calon mitra tersebut agar mampu memenuhi segala persyaratan yang diberikan oleh LPDB-KUMKM.

Supomo menambahkan, pendampingan LPDB-KUMKM sangat penting karena masih terdapat koperasi yang pencatatan laporan keuangannya belum sesuai standar dan tidak konsisten. “Saya mohon bantuan dari para Dinas untuk membimbing itu semua bersama-sama dengan kami mendampingi koperasi dari sisi manajemen, tata kelola bisnis hingga laporan keuangan,” ujar Supomo.

Supomo menegaskan, hal yang sangat tidak mungkin, LPDB-KUMKM meloloskan koperasi yang tata kelolanya kurang bagus. “Saya berharap kerja sama dengan para kepala dinas untuk bisa mengakses dana LPDB-KUMKM,” tukas Supomo.

Baca Juga: Program Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM)

Masalah lain, lanjut Supomo, terkait perijinan dan jaminan. Sejak awal, LPDB-KUMKM memang menerapkan adanya jaminan. Untuk itu, pihak LPDB-KUMKM turut bekerja sama dengan lembaga penjaminan di berbagai daerah.

“Jateng bisa agresif dalam mengakses dana bergulir, karena pemerintah daerahnyanya selalu berdampingan dengan Jamkrida,” ulas Supomo.

Maka, Supomo pun menyayangkan bila ada koperasi yang potensinya bagus tapi terkendala masalah-masalah tadi sehingga tidak memenuhi persyaratan. “Dari kendala-kendala tadi, LPDB-KUMKM merekomendasikan untuk melakukan pengawasan, yang dimulai dari tingkat kepala dinas hingga jajaran di bawahnya,” kata Supomo.

Supomo mengakui, hal itu menjadi lebih ketat karena adanya lembaga OSS. Dimana ada ditemukan tidak konsisten antara legalitas yang satu dengan legalitas lainnya. “Bahkan, ada juga ada Anggaran Dasar yang tidak sinkron dengan operasionalnya,” pungkas Supomo.

Berdasarkan data LPDB-KUMKM, penyaluran dana bergulir di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 telah tersalurkan sebesar Rp411 miliar, kemudian di Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 156 miliar dan Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 144 miliar.

Supomo berharap, dengan adanya sinergitas dan kolaborasi dengan para stakeholder koperasi maupun UMKM maka akan memberikan akselerasi atau percepatan penyaluran dana bergulir kepada koperasi.

 

Reporter : Wahyu Triono