Selasa, Februari 10, 2026
Beranda blog Halaman 193

Menteri PUPR Basuki Targetkan Tol Semarang-Demak Seksi II Dibuka Fungsional 18 November 2022

Penulis
Indra
-
0
Menteri PUPR Basuki Targetkan Tol Semarang-Demak Seksi II Dibuka Fungsional 18 November 2022
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (Sumber Kementerian PUPR)

Binomedia.id – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau progres pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak Seksi 2 ruas Sayung-Demak sepanjang 16,31 km di Provinsi Jawa Tengah, Minggu (13/11/2022). Menteri Basuki minta agar ruas tol Sayung – Demak dibuka fungsional pada tanggal 18 November 2022 yang akan datang. Uji coba pembukaan telah dilakukan sejak Jumat (12/11/2022) pukul 15.00 WIB dengan skema buka tutup satu arah/lajur.

“Saya sudah coba tadi, jalannya sudah bagus dan siap dilewati. Sisa penyelesaian pekerjaan meliputu gerbang tol, guard rail dan pekerjaan timbunan saya minta agar segera selesai,” kata Menteri Basuki.

Dikatakan Menteri Basuki, pembukaan fungsional ruas tol tersebut sangat penting untuk membantu mengurai kemacetan yang kerap terjadi di Jalan Pantai Utara (Pantura), yang saat ini juga sedang dilakukan penggantian dan/atau duplikasi Jembatan Callendar Hamilton (CH) Wonokerto.

Baca juga : Jelang Diresmikan, Menteri PUPR Basuki Tinjau Masjid Raya Sheikh Zayed Surakarta

“Konstruksi sudah bagus, bisa dimaksimalkan untuk kendaraan-kendaraan besar seperti bus dan truk. Supaya jangan terlalu macet jalan nasional Pantura sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” kata Menteri Basuki.

Dalam kesempatan tersebut Menteri Basuki juga meninjau progres penggantian Jembatan CH Wonokerto (60 m) yang saat ini progresnya sebesar 59,89%. “Saya minta dipercepat pekerjaannya dengan manajemen yang lebih baik. Karena lokasi jembatan ini di Pantura yang macet, kalau tidak terencana dengan baik akan lambat,” tegas Menteri Basuki.

Tol Semarang – Demak memiliki panjang 26,95 km yang dibangun dalam 2 seksi melalui skema Kerja Sama Badan Usaha dengan Pemerintah (KPBU), yakni Seksi 1 untuk ruas Semarang/Kaligawe-Sayung  sepanjang 10,39 km menjadi porsi pemerintah (APBN) dengan kebutuhan biaya Rp10 triliun. Sementara Seksi 2 untuk ruas Sayung-Demak sepanjang 16,31 km porsi Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT. Pembangunan Perumahan Semarang Demak.

Untuk seksi 1 telah dilaksanakan kontrak dengan paket pekerjaan peninggian Jembatan Kaligawe, elevated freeway, dan pile slab untuk 1A; pekerjaan tanggul laut dan jalan utama, On/Off Ramp, Jembatan Kali Babon dan Sayung serta rest area dan Gerbang Tol untuk 1B; pembangunan Kolam Retensi Terboyo (± 189 Ha) dan Sriwulan (± 28 Ha), Rumah Pompa Terboyo dan Sriwulan untuk 1C.

Baca Juga : Tandatangani Framework Agreement, Pemerintah Indonesia Siap Selenggarakan 10th WWF 2024 di Bali

Pada seksi 1 saat ini sedang dilakukan trial embankment sepanjang 400 meter dengan progres 48,89 % dan diharapkan selesai pada bulan Januari 2023 hingga 2 lapis timbunan dan dapat dijadikan acuan untuk pekerjaan tanggul laut pada paket kontraktual 1B yang pada bulan Januari 2023 bertepatan mulai pekerjaan timbunan.

Untuk pembangunan Seksi 2 dilaksanakan oleh PT PP-PT WIKA Konsorsium Maratama-Studi Teknik (KSO) dan Konsultan Supervisi PT. Virama Karya (Persero) dengan nilai investasi sebesar Rp5,44 triliun.

Diharapkan dengan Pembangunan Jalan Tol yang terintegrasi tanggul laut ini, permasalahan banjir rob di Semarang Timur khususnya Kaligawe – Sayung yang mengakibatkan kerugian ekonomi cukup signifikan dapat teratasi pada akhir tahun 2023 dengan terbangunnya tanggul hingga 4 lapis timbunan dan beroperasinya Rumah Pompa pada Kolam Retensi Terboyo dan Sriwulan.

Turut hadir mendampingi Menteri Basuki, Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air Jarot Widyoko, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan, Endra S. Atmawidjaja, dan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Tengah – DI Yogyakarta Wida Nurfaida.

 

Reporter : Wahyu Triono

Indodana Mendapatkan Sertifikasi Keamanan Data Kategori Cloud Security Review

Penulis
Indra
-
0
Indodana, Google Cloud Platform, Indodana dan Google Cloud Platform
Penyerahan Sertifikasi Google Cloud Platform ke Indodana

Binomedia.id – Indodana mendapatkan sertifikasi keamanan data kategori Cloud Security Review dari hasil kerja sama dengan Google Cloud Platform dan rekanan resmi Google Cloud di Indonesia, Devoteam.

Sertifikasi ini merupakan bukti komitmen secara berkelanjutan Indodana dalam terus meningkatkan keamanan sistem dan data pengguna yang dilayani menggunakan teknologi Google Cloud Platform akan selalu aman dan terjaga. Sertifikasi ini diberikan untuk produk finansial dari Indodana yaitu Indodana Paylater, belanja sekarang, bayar nanti, dan juga Indodana Kredit Digital.

Baca Juga : Menurut Survei NPS, Indodana PayLater Mendapat Sambutan Baik Dari Masyarakat

“Suatu kebanggaan bagi Indodana dapat bekerja sama dengan Google Cloud Platform dan Devoteam. Keamanan sistem dan data merupakan salah satu prioritas tertinggi kami dalam pemenuhan tanggung jawab serta kewajiban sebagai financial technology (fintech) lending company yang berizin Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan sertifikasi ini kami harapkan akan semakin meningkatkan kepercayaan pengguna Indodana terhadap produk dan layanan finansial yang kami tawarkan. Sehingga pengguna bisa merasa aman dalam bertransaksi Indodana Paylater baik di toko online dan offline,” kata Director Indodana, Jerry Anson.

Infrastruktur Google Cloud Indonesia yang digunakan untuk membangun infrastruktur cloud teknologi Indodana ini tidak hanya sesuai dengan peraturan OJK ini berlaku untuk perusahaan fintech lending, melainkan juga dinilai telah memenuhi ketentuan OJK untuk standard perbankan. Ketentuan ini diatur dalam SEOJK Nomor 21 Tahun 2017 dan POJK no 38 tahun 2016.

Baca Juga : Agar Paham Fintech, Indodana Ajak Mahasiswa Universitas Tanjungpura

“Kami akan terus meningkatkan sinergi bersama Indodana dalam melibatkan ekosistem Google untuk memajukan produk finansial digital. Seperti pemberian sertifikat keamanan data ini yang telah melewati proses audit,” kata Ardi Setyadi, selaku Enterprise Sales Digital Native dari Google Indonesia.

Pedagang Senang, Uang Cepat Diterima via Pospay

Penulis
Indra
-
0
Pedagang Senang, Uang Cepat Diterima via Pospay
Pedagang Senang, Uang Cepat Diterima via Pospay

Binomedia.id – Pedagang Pasar Sonder antusias menyambut kehadiran Digitalisasi Pasar Rakyat yang diimplementasikan melalui aplikasi Pospay. Salah satu pedagang di Pasar Sonder, Enola, menuturkan transaksi kini makin cepat dan mudah dengan Pospay.

“Digitalisasi memudahkan proses transaksi. Pakai Pospay, kita mudah tidak perlu menyiapkan uang kembalian, sehingga transaksi lebih cepat dan efisien,” kata Enola.

Enola senang diperkenalkan dengan Pospay. Sebab, kini banyak hal bisa dilakukan Enola hanya di satu aplikasi.

Baca Juga: ASUS Zenfone 9 Hadirkan Desain Ultra-Compact dengan Performa Flagship

“Saya senang petugas Kantorpos pusat di Manado datang memperkenalkan Pospay karena banyak kegunaannya. Selain untuk memperlancar transaksi, juga bisa untuk melakukan pembayaran tagihan listrik, beli pulsa, tiket. Ada banyak kemudahan yang diberikan Pospay. Pospay juga bisa menabung, tidak ada potongan tiap bulan. Saya sangat tertarik pakai Pospay,” katanya.

Enola berharap tidak hanya dirinya dan pedagang di Pasar Sonder yang tergugah menggunakan aplikasi Pospay, namun juga semua orang.

“Saya berharap semua orang bisa menggunakan digitaliasi, memudahkan pedagang dan pembeli. Uang langsung kita terima, tentunya ini memudahkan pedagang karena perlu uang untuk memutar modal usaha. Harapannya banyak yang akan mengikuti jejak kami menggunakan Pospay untuk program digitalisasi pasar di Minahasa sehingga ke depannya kita tidak tertinggal dari sisi teknologi,” ucapnya.

BPSDM Kemendagri Bekali ASN di Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah

Penulis
Indra
-
0
PSDM Kemendagri Bekali ASN di Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah
PSDM Kemendagri Bekali ASN di Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah

Binomedia.id – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Luminor, Jakarta, Kamis (10/11/2022).

Bimtek ini untuk meningkatkan kompetensi, profesionalitas, dan integritas ASN di lingkungan Sekretariat DPRD.

Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng Hariyono menyambut baik kehadiran peserta. Bimtek tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas ASN dalam menjalankan pengawasan penggunaan anggaran. Dia menegaskan, para anggota DPRD harus bisa memastikan penyerapan anggaran secara optimal dan tepat sasaran.

Baca juga : KEPALA BPSDM KEMENDAGRI, SUGENG HARIYONO RESMI MEMBUKA EXPO AKSI PERUBAHAN KINERJA ORGANISASI PKA

Selanjutnya, ia juga menjelaskan pentingnya memahami pengawasan dan fungsi anggota DPRD. Sugeng berpesan agar peserta memiliki kompetensi yang tidak sekadar menjalankan tugas administratif dalam membantu anggota DPRD.

Namun, peserta juga mampu melakukan koordinasi, serta mengkaji permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh anggota DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Kemudian dari kajian tersebut diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan yang disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

 

Reporter : Wahyu Triono

Jelang Diresmikan, Menteri PUPR Basuki Tinjau Masjid Raya Sheikh Zayed Surakarta

Penulis
Indra
-
0
Jelang Diresmikan, Menteri PUPR Basuki Tinjau Masjid Raya Sheikh Zayed Surakarta
Jelang Diresmikan, Menteri PUPR Basuki Tinjau Masjid Raya Sheikh Zayed Surakarta

Binomedia- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono didampingi Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa meninjau kesiapan peresmian pembangunan Masjid Sheikh Zayed Solo, Provinsi Jawa Tengah, Sabtu (12/11/2022).

Masjid ini merupakan hibah Pemerintah Uni Emirat Arab kepada Pemerintah Kota Surakarta dan akan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Presiden Uni Emirat Arab (UAE) Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) pada Senin (14/11/2022) mendatang.

Usai meninjau seluruh ruangan maupun taman masjid yang ada di Jalan Ahmad Yani Gilingan tersebut, Menteri Basuki mengatakan bahwa kondisinya sudah siap untuk diresmikan.

Baca Juga : TANDATANGANI FRAMEWORK AGREEMENT, PEMERINTAH INDONESIA SIAP SELENGGARAKAN 10TH WWF 2024 DI BALI

“Kondisinya sudah jauh lebih baik dari minggu lalu saat terakhir saya tinjau dan sudah siap diresmikan. Saat ini sedang dilakukan pembersihan dan pengecekan sistem pengeras suara (sound system),” kata Menteri Basuki.

Untuk selanjutnya setelah diresmikan nanti, Menteri Basuki berpesan untuk memperhatikan aspek operasi dan pemeliharaannya sehingga masjid ini dapat terawat dengan baik.

“Pemerintah Kota Solo agar bersinergi dan berbagi peran dengan Kementerian Agama untuk pemeliharaannya. Sangat disayangkan jika masjid sebesar dan sebagus ini tidak dirawat dengan baik,” pesan Menteri Basuki.

Pembangunan Masjid Raya Sheikh Zayed Solo dilaksanakan pada tahun 2021-2022 dengan nilai konstruksi Rp278 miliar. Pembangunannya dilaksanakan di atas lahan seluas sekitar 26.581 m2 yang terdiri dari tiga lantai serta dilengkapi dengan lift.

Baca Juga : The 20th Meeting of HELP, Menteri Basuki Berbagi Pengalaman Penanganan Bencana Air

Masjid Raya Sheikh Zayed Solo dirancang sama dan serupa dengan Grand Mosque di Abu Dhabi, mencakup 4 menara menjulang, 1 kubah utama yang dikelilingi kubah-kubah kecil, dan ornamen bangunan Timur Tengah. Masjid ini dipersiapkan untuk dapat menampung mencapai 12.000 jemaah

Turut hadir mendampingi Menteri Basuki, Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Diana Kusumastuti, Dirjen Sumber Daya Air Jarot Widyoko, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan, Endra S. Atmawidjaja, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Tengah Cakra Nagara, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Tengah – DI Yogyakarta Wida Nurfaida, dan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo Maryadi Utama.

 

Reporter : Wahyu Triono

Bali dan Fenomena Bertambah Banyaknya Penduduk Usia Tua

Penulis
Indra
-
0
Bali dan Fenomena Bertambah Banyaknya Penduduk Usia Tua

Binomedia.id – Bali menjadi salah satu provinsi dengan fenomena bertambah banyaknya penduduk lanjut usia (Lansia). Hal ini menunjukkan angka harapan hidup penduduk Bali terus meningkat.

Bali menempati peringkat keempat dengan jumlah penduduk Lansia terbanyak di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, Provinsi Bali memiliki populasi Lansia sebanyak 568.380 jiwa dari 4.292.154 jiwa penduduk atau sekitar 12,37 persen.

Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bali dr. Ni Luh Gede Sukardiasih, M.For, MARS dalam arahannya pada Sosialisasi Pembentukan Sekolah Lansia di Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) di Ruang Wacika BKKBN Provinsi Bali, Jumat pekan lalu, mengatakan diperlukan peningkatan kualitas lansia agar bisa tetap produktif.

Baca juga : KABUPATEN HALMAHERA TIMUR, POTENSI TAMBANG TERBESAR DENGAN PREVALENSI STUNTING YANG TINGGI

“Kondisi ini menunjukkan bahwa saat ini kita sedang mengalami masa transisi menuju fenomena penuaan penduduk, sehingga yang harus diperhatikan salah satunya adalah menjaga kondisi dan kualitas hidup Lansia agar tetap sehat dan produktif,” jelas dr. Luh De.

Dijelaskan olehnya bahwa salah satu faktor yang memengaruhi kualitas dan kesehatan para Lansia tersebut adalah adanya peran keluarga.

“Hal ini menjadi tugas kita bersama untuk mencari cara agar bagaimana lansia bisa tetap produktif dan tentunya tetap sehat,” jelasnya

Menanggapi permasalahan Lansia ini, BKKBN bekerjasama dengan Indonesia Ramah Lansia (IRL) membentuk sekolah Lansia.

Direktur Eksekutif Indonesia Ramah Lansia (IRL) Dwi Endah dalam sosialisasinya mengatakan bahwa proyek sekolah Lansia ini merupakan hasil kerjasama IRL dengan lembaga pemerintah BKKBN.

Baca juga : BKKBN MELAKUKAN AUDIT KASUS STUNTING HINGGA TINGKAT KELUARGA

“Melalui kerja sama ini, yang kita inginkan adalah terwujudnya lansia yang SMART (sehat, mandiri, aktif, produktif dan bermartabat),” ucap Dwi Endah.

Uji coba sekolah lansia ini akan dimulai tahun depan di Desa Tegal Harum, Denpasar Barat. Sosialisasinya dihadiri oleh 30 peserta yang terdiri dari unsur Pengelola Program Lansia OPD KB Kabupaten/Kota, Koordinator Penyuluh KB kabupaten dan kota, Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Komda Lansia Kota Denpasar, Perbekel Desa Tegal Harum, Kader dan anggota BKL Desa Tegal Harum.

Sekolah Lansia dianggap sebagai upaya pencegahan dan pembinaan non-formal mengenai kesehatan, spiritual dan sosial dengan proses belajar mengajar yang menyenangkan bagi para peserta.

“Konsep proses belajar dari sekolah lansia tangguh ini dikemas dengan suasana menyenangkan dan didominasi dengan praktik seperti senam anti stroke, senam lidah dan terapi stres seperti yoga,” jelas Dwi Endah.

Sekolah lansia ini berkegiatan selama dua pekan sekali atau sebulan sekali dengan diskusi interaktif. Lansia juga diberikan tugas pekerjaan rumah dengan 3 level standard pembelajaran.

“Peserta yang ikut dalam sekolah lansia ini diharapkan dari anggota BKL, usia 45 -59 tahun untuk pra-lansia dan minimal 60 tahun untuk lansia,” tambah Dwi Endah.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali berharap melalui sosialisasi pembentukan sekolah lansia dapat mengubah paradigma berfikir masyarakat, dari peduli lansia menjadi lansia peduli, terutama peduli sesama lansia, peduli anak dan balita serta peduli remaja.

Dr. Luh De berharap dengan adanya kegiatan sosialisasi pembentukan Sekolah Lansia ini semakin menambah kesadaran tentang pentingnya menjadi bagian dari peningkatan SDM Lansia sehingga terwujud Lansia yang SMART.

Reporter : Wahyu Triono

Pospay dari PT Pos Indonesia Fasilitasi Transaksi di Program Digitalisasi Pasar Rakyat

Penulis
Indra
-
0
Pospay dari PT Pos Indonesia Fasilitasi Transaksi di Program Digitalisasi Pasar Rakyat
Pospay dari PT Pos Indonesia Fasilitasi Transaksi di Program Digitalisasi Pasar Rakyat

Binomedia.id – PT Pos Indonesia (Persero) digandeng Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyediakan aplikasi mobile Pospay pada program Digitalisasi Pasar Rakyat yang resmi dimulai di Pasar Sonder, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, pada Jumat, 11 November 2022.

Dalam kerja sama ini PT Pos Indonesia menyediakan sistem pembayaran melalui QRIS dan Pospay agar masyarakat dan pedagang dapat melakukan berbagai transaksi secara digital (cashless society).

Dengan menggunakan Pospay, baik pembeli maupun penjual dapat bertransaksi dengan mudah, cepat, dan efisien. Uang pun langsung diterima pada saat transaksi selesai dilakukan.

Baca Juga: ASUS Zenfone 9 Hadirkan Desain Ultra-Compact dengan Performa Flagship

“Digitalisasi pasar dimulai dari transaksi pembayaran melalui aplikasi Pospay. Pakai Pospay praktis, cepat ,efisien. Tinggal scan QRIS, uang langsung masuk ke rekening penjual tanpa perantara,” kata Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, ditemui di Pasar Sonder usai peresmian program Digitalisasi Pasar Rakyat.

Dengan sinergi yang baik bersama PT Pos Indonesia, Kemendag optimistis Digitalisasi Pasar Rakyat di seluruh Indonesia akan berjalan dengan lancar.

“Target kita memastikan sebanyak-banyaknya di seluruh wilayah di Indonesia, karena ini sesuai arahan Bapak Presiden agar kita mendigitalisasi pasar untuk meningkatkan kemudahan bagi konsumen, pedagang, dan semua pihak untuk bisa melakukan pembayaran dengan praktis,” ucap Jerry.

Baca Juga: Mitsubishi Motors Serah Terima Lima Puluh Unit New Xpander Cross di Ajang Life’s Adventure Park

Jerry mengapresiasi upaya PT Pos Indonesia mendukung percepatan inklusi keuangan dengan terus menerus mengedukasi masyarakat terkait digitalisasi.

“Kami melakukan literasi dengan dibantu PT Pos, terima kasih. PT Pos terus mengawal, memastikan pedagang tersosialisasikan dengan baik. Karena untuk digitalisasi perlu edukasi juga kepada masyarakat. Banyak yang khawatir jika uangnya dibayar pakai scan, apakah uangnya sampai atau tidak. Kami berterima kasih juga kepada BI yang sudah siap dengan QRIS, kami bersinergi untuk memastikan konsumen dan pedagang tersosialisasi dan bisa menggunakan digitalisasi,” ucapnya.

Tak hanya menyediakan aplikasi Pospay, PT Pos Indonesia juga memberikan bantuan CSR jaringan internet di Pasar Sonder. Hal ini dilakukan karena ketersediaan jaringan di Pasar Sonder masih minim.

Baca Juga: Flex Sports Co Solusi Booking Lapangan Olahraga Online di Indonesia

“Kami ikut mengawal bagaimana program digitalisasi pasar ini bisa sukses. Salah satu kendala di Pasar Sonder ini adalah masalah jaringan. Untuk membantu itu akan ada sinergi antar kementerian/lembaga. Untuk sementara ini kami memberikan CSR menyiapkan jaringan di Pasar Sonder setahun ke depan,” kata Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia (Persero) Haris.

Lebih lanjut Haris menjelaskan Pospay tidak hanya sebagai alat pembayaran. Pospay memiliki banyak fitur yang bisa dimanfaatkan oleh pedagang pasar. Misalnya, membayar tagihan listrik, membeli pulsa.

Pospay PT Pos Indonesia
Pospay PT Pos Indonesia

“Pospay kita siapkan tidak hanya untuk mendukung digitalisasi pasar, namun juga sebagai kontribusi PT Pos Indonesia mendorong inklusi keuangan. Masyarakat kita masih banyak yang belum terjangkau akses perbankan. Dengan Pospay siapapun bisa, termasuk yang tidak punya KTP bisa melakukan transaksi maksimum Rp2 juta. Mudah-mudahan dari Pasar Sonder ini akan merambah pasar-pasar lainnya di Indonesia sehingga semua orang bisa merasakan digitalisasi,” ucap Haris.

Baca Juga: MAXMusic by Mirae Asset Sekuritas Mendapatkan Piagam Apresiasi IDX Channel CSR Award 2022

Untuk memberdayakan para pedagang/pengelola pasar dan masyarakat sekitar pasar rakyat, Pos Indonesia menyiapkan Program Kemitraan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan kewirausahaan di lingkungan Pasar Rakyat melalui kerja sama Kemitraan Pospay Kios dan Agenpos.

Melalui Kemitraan Pospay Kios, masyarakat baik itu pedagang pengelola pasar ataupun masyarakat sekitar dapat menjadi mitra yang dapat melayani berbagai layanan inklusi keuangan seperti transfer dana, melakukan penerimaan berbagai tagihan/cicilan mulai dari tagihan listrik, air, pajak daerah, PPh, PPN, pembayaran transaksi ecommerce, cicilan kendaraan, top up uang elektronik dan sebagainya, dalam pola kemitraan ini para mitra Pospay Kios akan mendapatkan tambahan penghasilan dari sharing revenue yang diterima Pos Indonesia.

Tak hanya itu, untuk mendukung proses pengiriman barang dan logistik dari para pedagang dan masyarakat sekitar pasar rakyat, Pos Indonesia juga menggandeng para pedagang, pengelola pasar dan masyarakat sekitar agar bisa menjadi Agenpos sehingga proses pengiriman barang dari para pedagang kepada pembeli dapat dilakukan secara lebih cepat, para agenpos ini juga akan mendapatkan sharing revenue dari Pos Indonesia dari nilai bea kiriman barang-barang yang diterima dari para Agenpos tersebut, selain itu para pedagang,pengelola pasar dan masyarakat sekitar juga digandeng oleh Pos Indonesia agar bisa menjadi Drop Point atau tempat penitipan kiriman atas kiriman masyarakat yang akan dikirim sebelum dijemput oleh petugas Kantorpos.

“Kami ingin membantu masyarakat, menciptakan ekosistem. Kami menyediakan drop point bagi masyarakat yang ingin mengirim sesuatu, nanti petugas Pos akan menjemput dan mengirimkan ke daerah lain. Kios Pospay tidak hanya untuk proses bayar, tapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Misalnya masyarakat yang ingin membayar sesuatu tagihan cukup datang ke kios Pospay,” kata Haris.

Kabupaten Halmahera Timur, Potensi Tambang Terbesar Dengan Prevalensi Stunting yang Tinggi

Penulis
Indra
-
0
Prevalensi Stunting di Kabupaten Halmahera Timur
Prevalensi Stunting di Kabupaten Halmahera Timur

Binomedia.id – Kabupaten halmahera timur adalah daerah dengan potensi tambang terbesar dan tersebar di beberapa wilayah. Nikel, magnesit, kromit, talk, batu gamping dan minyak bumi menjadikan kabupaten halmahera timur sebagai kota tambang.

Tidak hanya hasil tambang, kabupaten halmahera timur, salah satu kabupaten di Provinsi Maluku Utara dengan ibukota di Kecamatan Kota Maba dengan luas wilayah sebesar 6.538,10 kilometer per segi ini juga penghasil kelapa dan cengkeh.

Kendati demikian, data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku Utara punya indeks Keparahan Kemiskinan pada 2020 sebesar 35 persen dan pada 2021 meningkat jadi 68 persen. Prevalensi stunting di halmahera timur berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 berada pada angka 32,7 persen. Jauh di atas angka nasional 24,4 persen.

Baca Juga : BKKBN Melakukan Audit Kasus Stunting Hingga Tingkat Keluarga

Proyeksi penduduk di Kabupaten Halmahera Timur pada 2020 adalah sebesar 97.420 jiwa dan pada 2021 turun jadi 92.954 jiwa. Peningkatan kemiskinan menjadi salah satu penyebab masalah anak stunting walaupun sebenarnya tidak semua orang miskin anaknya stunting.

Namun sebagian besar stunting di kabupaten halmahera timur disebabkan karena kemiskinan. Pada 3 November 2022, Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Maluku Utara menggelar Diskusi Panel dan manajemen Audit Kasus Stunting di kabupaten yang terkenal dengan Kelapa dan cengkeh ini.

Diskusi dibuka oleh Wakil Bupati kabupaten halmahera timur Anjas Taher. Dallam sambutannya Anjas Taher mengatakan bahwa diskusi Audit Kasus Stunting perlu dikawal pelaksanaannya, sehingga rekomendasi-rekomendasi yang dilahirkan dan disepakati pada Diskusi ini dapat digunakan pada saat melakukan Audit Kasus Stunting.

Baca Juga : BKKBN Uji Publik Panduan Bina Keluarga Balita yang Holistik dan Integratif

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Maluku Utara Renta Rego yang mempertegas bahwa perlu keberlanjutan yang terarah dalam penyelesaian kasus-kasus stunting yang ada di kabupaten Halmahera Timur.

“Diskusi ini harus dijadikan pijakan awal untuk menentukan bagimana proses Audit dilakukan. Saya berharap diskusi Audit Kasus Stunting tahap II ini merupakan keberlanjutan atas apa yang telah disepakati pada Diskusi tahap I, sehingga ada kesinambungan yang lebih terarah dan terukur pada saat pelaksaan Audit Kasus Stunting di lapangan.” ujar Renta Rego.

Prevalensi Stunting di Kabupaten Halmahera Timur
Diskusi Terbuka Prevalensi Stunting di Kabupaten Halmahera Timur

Renta melanjutkan bahwa Kabupaten Halmahera Timur merupakan Kabupaten yang memiliki Angka Prevelensi Stunting yaitu sebesar 32,7 persen, dan merupakan penyumbang angka stunting yang cukup tinggi setelah kabupaten Pulaud Taliabu dan Kabupaten Halmahera Selatan, sehingga perlu intervensi khusus dari semua pihak yang terlibat untuk memanfaatkan dan mengerahkan segala sumber daya yang dimiliki untuk melaksanakan percepatan penurunan stunting secara konvergen.

Diskusi ini menghadirkan Narasumber dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDI) dr. M. Farid Husein, S.PA; Perkumpulan Obserteri dan Ginekologi Indonesia (POGI) dr. Samuel, Sp. O.G; Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) Dr Aspar Abdul Gani, SKM, M.Kes; Himpunan Psikolog Indonesia (HIMPSI) Mu’mina Kurniawati S.J Kahar M.Psi Psikolog; Ketua AKS Kabupaten Halmahera Timur; Kepala Dinas P2AKB yang diwakili oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Ibu Majidah Fabanyo, S.Ag.

Baca Juga : Antusiasme Pelatihan dan Pelayanan Kontrasepsi Bidan di Papua

Kabupaten halmahera timur memiliki Motto Limabot Fayfiye yang berarti ajakan dengan mengutamakan kebersamaan yang harmonis dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitas di dalam kehidupan bermasyarakat diharapkan mampu mengajak seluruh lintas sektor untum melakukan konvergensi dalam rangka percepatan penurunan dan cegah stunting. Mengangkat tiga kasus stunting yang telah diintervensi yaitu calon pengantin, ibu hamil atau pasca salin dan Balita.

Kasus stunting di Desa Wailukum dengan Rekomendasi Konseling Pengasuhan dan Cara pemberian Makanan yang benar kepada ibu dan Balita, Pemantauan Aksesibilitas dan toleransi dan penguatan sistem pantauan kondisi berkelanjutan oleh Puskesmas dan pendampingan oleh TPK setempat.

Diskusi yang dilaksanakan secara panel ini menghasilkan Hasil Kajian dan rekomendasi, salah satunya adalah terkait masalah Baduta/Balita dengan kasus kompleks yang terdiri dari gizi buruk,BBLR, dengan penyakit penyerta atau Red Flags.

Baca Juga : Provinsi NTT Merupakan Daerah Dengan Angka Prevalensi Stunting Tertinggi di Indonesia

Gangguan perkembangan dan berat badan tidak naik diberikan rekomendasi oleh tim pakar untuk penyediaan pemberian makanan tambahan, makanan pemulihan, penyediaan pangan olahan untuk keperluan medis khusus (PKMK) yang bersifat terencana selama 3 bulan, rujukan ke RSUD/Dokter spesialis anak yang bersifat segera dalam jangka waktu 1 bulan dan pemberian Jaminan Kesehatan Nasional dengan jangka waktu selama 5 bulan.

Hasil kajian dengan kelompok sasaran Baduta/Balita nantinya akan dilakukan secara konvergensi dengan Dinas kesehatan dan Dinas Sosial, sehingga indikator indikator dalam kegiatan yang direkomendasikan dapat berjalan dengan baik.

Hadir pula pada kesempatan itu, OPD se-Kabupaten halmahera timur, Ketua Tim Penggerak PKK, Bapeda, Disperkim, TNI (Danramil dan Babinsa) kabupaten halmahera timur, Camat, kepala Desa, Penyuluh KB, Tim Pendamping Keluarga serta TA TPPS Wilayah Halmahera Timur dan Tim BKKBN Maluku Utara.

 

Reporter : Wahyu Triono

Kamu Wajib Harus Tau! Status Kepemilikan Apartemen, Sebelum Memutuskan Untuk Membeli

Penulis
Indra
-
0
Ilustrasi Apartemen
Ilustrasi Apartemen

Binomedia.id – Di era masa kini apartemen menjadi hunian yang nyaman bagi siapa saja, khususnya generasi milenial, pekerja bermobilitas tinggi, dan pasangan baru. Pasalnya, apartemen menawarkan harga yang jauh lebih murah dibandingkan rumah. Umumnya, apartemen dibangun di tempat yang strategis sehingga memudahkan para penghuni dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Namun, banyak orang yang belum mengetahui status kepemilikan apartemen padahal, ini menjadi hal terpenting sebelum memutuskan untuk membeli apartemen.

Jika rumah dilengkapi dengan SHM (sertifikat hak milik), pemilik apartemen akan mendapatkan Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS). Mengutip jurnal yang berjudul Hak guna Bangunan Pada Apartemen, sertifikat apartemen merupakan dokumen legal yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan berlaku sebagai hak kepemilikan seseorang atas apartemen. Selain itu, sertifikat ini juga sebagai tanda bukti sah kepemilikan unit apartemen. Dengan begitu, pemilik unit apartemen harus memiliki dokumen sertifikat apartemen secara penuh dan asli.

Secara legal, pembahasan mengenai status kepemilikan apartemen diatur dalam UU Nomor 20/2011 tentang Rumah Susun, tepatnya dalam Pasal 46 ayat (1). Pasal tersebut menjelaskan bahwa hak kepemilikan satuan rumah susun (Sarusun) merupakan hak milik atas sarusun yang bersifat perseorangan dan terpisah dengan hak bersama atas bagian bersama sarusun, benda bersama, dan tanah bersama.

Baca Juga : 5 Cara Mulai Bisnis Properti Tanpa Modal

Hukum status kepemilikan apartemen ini harus benar-benar dipahami karena yang menjadi hak milik perorangan tentulah unit apartemen yang dibeli. Misalnya, seseorang membeli unit seluas 33 meter persegi yang terdiri atas dua kamar tidur, maka unit tersebut adalah mutlak milik seseorang itu dan tidak dibagi dengan orang lain. Untuk mengetahui status kepemilikan apartemen lebih jelas, berikut ulasannya:

Sertifikat Hak Kepemilikan Rumah Susun (SHKRS) atau Hak Guna Bangunan Milik (HGB-M)

Jenis sertifikat apartemen ini merupakan pecahan dari Hak Guna Bangunan (HGB) yang memiliki status yang terbagi menjadi beberapa jenis, salah satunya adalah Hak Guna Bangunan Milik (HGB-M), seperti dikutip buku Hak-Hak atas Tanah.

Sertifikat jenis ini berarti bahwa apartemen yang dibangun berada di atas lahan milik perorangan atau milik pengembang. Biasanya, sertifikat ini dibuat sama seperti Sertifikat Hak Milik (SHM) yang membedakan hanya warnanya saja. Jika sampul SHM berwarna hijau, SHMRS akan dibuat warna merah muda.

Sertifikat Hak Kepemilikan Rumah Susun (SHKRS) atau Hak Guna Bangunan Milik (HGB-M) mempunyai kedudukan yang kuat sehingga dapat digadaikan di bank, tetapi memiliki masa berlaku, yaitu 30 tahun dan dapat diperpanjang kembali selama 20 tahun.

Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)

Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB) adalah sertifikat kepemilikan seseorang ketika apartemen tersebut dibangun di atas lahan milik pemerintah atau tanah wakaf. Jenis sertifikat ini lebih lemah dibandingkan Sertifikat Hak Kepemilikan Rumah Susun (SHKRS) atau Hak Guna Bangunan Milik (HGB-M) lantaran status pemilikan tanah dimiliki oleh orang ketiga.

Hak Pengelolaan Lahan (HPL)

Mengutip buku Hukum Kepemilikan Hak atas Tanah, Hak Pengelolaan Lahan (HPL) bukan merupakan hak atas tanah, seperti Hak Milik (HM), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai (HP) yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UU PA).

Hak Pengelolaan Lahan (HPL) adalah sebagian dari tanah negara yang kewenangan pelaksanaan Hak Menguasai Negara (HMN) dilimpahkan kepada pemegang Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Hak ini tidak dapat dialihkan dan tidak dapat dijadikan jaminan utang yang dibebani Hak Tanggungan (HT).

Kendati demikian, di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dapat diberikan hak atas tanah Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hak Pakai (HP) dengan SPPT (Surat Perjanjian Penggunaan Tanah). Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hak Pakai (HP) di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) ini baru dapat dialihkan kepemilikannya pada pemilik apartemen dan dibebani dengan Hak Tanggungan (HT) atas persetujuan pemegang Hak Pengelolaan Lahan (HPL).

Kemendag Gandeng PT Pos Indonesia Luncurkan Digitalisasi Pasar Rakyat di Kabupaten Minahasa

Penulis
Indra
-
0
Pedagang Senang, Uang Cepat Diterima via Pospay
Pedagang Senang, Uang Cepat Diterima via Pospay

Binomedia.id – Kementerian Perdagangan (Kemendag) meresmikan Digitalisasi Pasar Rakyat di Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, pada Jumat, 11 November 2022. Peresmian ini dilakukan sesuai instruksi Presiden Joko Widodo sebagai antisipasi agar pedagang pasar rakyat mampu bersaing dengan pedagang yang menjajakan barangnya secara online.

Dasar Hukum pelaksanaan Program Digitalisasi Pasar Rakyat adalah PP No 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan yang antara lain menyebutkan bahwa pengelola dan pedagang Pasar Rakyat memanfaatkan teknologi informasi dalam proses bisnis dan perdagangan untuk meningkatkan penjualan dan pelayanan sehingga dapat meningkatkan omzet bagi pedagang dan retribusi bagi pengelola Pasar Rakyat.

Pada program Digitalisasi Pasar Rakyat, Kemendag menggandeng PT Pos Indonesia (Persero) untuk bersama-sama mendukung inklusi keuangan dan literasi keuangan yang telah dicanangkan pemerintah. Dalam kerja sama ini PT Pos Indonesia menyediakan sistem pembayaran melalui QRIS dan Pospay agar masyarakat dan pedagang dapat melakukan berbagai transaksi secara digital (cashless society), kemudian untuk memberdayakan para pedagang/pengelola pasar dan masyarakat sekitar Pasar Rakyat, Pos Indonesia menyiapkan Program Kemitraan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan kewirausahaan di lingkungan Pasar Rakyat melalui kerja sama Kemitraan Pospay Kios dan Agenpos.

Baca Juga: Microsoft Indonesia dan Pos Indonesia Realisasikan Potensi Ekonomi Digital Indonesia Dengan SATU Karya

Melalui Kemitraan Pospay Kios, masyarakat baik itu pedagang pengelola pasar ataupun masyarakat sekitar dapat menjadi mitra yang dapat melayani berbagai layanan inklusi keuangan seperti transfer dana, melakukan penerimaan berbagai tagihan / cicilan mulai dari tagihan listrik, air, pajak daerah, PPh, PPN, pembayaran transaksi ecommerce, cicilan kendaraan, top up uang elektronik dan sebagainya, dalam pola kemitraan ini para mitra Pospay Kios akan mendapatkan tambahan penghasilan dari sharing revenue yang diterima Pos Indonesia.

Kemudian daripada itu untuk mendukung proses pengiriman barang dan logistic dari para pedagang dan masyarakat sekitar pasar rakyat, Pos Indonesia juga menggandeng para pedagang, pengelola pasar dan masyarakat sekitar agar bisa menjadi Agenpos sehingga proses pengiriman barang dari para pedagang kepada pembeli dapat dilakukan secara lebih cepat, para agenpos ini juga akan mendapatkan sharing revenue dari Pos Indonesia dari nilai bea kiriman barang-barang yang diterima dari para Agenpos tersebut, selain itu para pedagang,pengelola pasar dan masyarakat sekitar juga digandeng oleh Pos Indonesia agar bisa menjadi Drop Point atau tempat penitipan kiriman atas kiriman masyarakat yang akan dikirim sebelum dipickup oleh petugas Kantorpos.

“Penyediaan layanan tersebut telah kami lakukan kepada pedagang di wilayah Minahasa sejak 14 Oktober 2022 sampai saat ini, oleh Tim Kantor Cabang Utama Manado dengan pengguna yang terus bertambah. Namun dalam kegiatan masih terdapat kendala antara lain koneksi internet dan belum semua pedagang menggunakan ponsel Android. Untuk memudahkan para pedagang maupun pembeli dalam proses transaksi, PT Pos Indonesia (Persero) melalui program CSR memberikan bantuan koneksi internet di Pasar Sonder secara gratis selama 1 Tahun,” kata Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia (Persero) Haris.

Baca Juga: Franchise and License Expo Indonesia (FLEI) 2022, Ajang Pameran Bisnis Terbesar di Indonesia

Program Digitalisasi Pasar Rakyat ini sejalan dengan tujuh transformasi yang tengah dijalankan oleh Pos Indonesia, yakni Business Transformation, Product and Channel Transformation, Transformation Process, Technology Transformation, Human Resourch Transformation, Organization Transformation, dan Culture Transformation.

“Transformasi tersebut khususnya di bidang bisnis jasa keuangan maupun kurir logistik dapat berkolaborasi dalam menyukseskan program Digitalisasi Pasar Rakyat,” kata Haris.

Diharapkan Digitalisasi Pasar Rakyat dapat diterapkan di seluruh Indonesia, mengingat program ini dapat membantu meningkatkan perekonomian.

Baca Juga: Olike Indonesia Ramaikan Harbolnas Obral Hingga Setengah Harga

“Hari ini merupakan momentum yang sangat penting karena merupakan awal dari kolaborasi PT Pos Indonesia (Persero) dalam mewujudkan program pemerintah berkenaan dengan Digitalisasi Pasar Rakyat. Program Digitalisasi Pasar Rakyat ini selanjutnya akan dilakukan di seluruh Pasar di Indonesia secara bertahap,” ucap Haris.

Digitalisasi Pasar Rakyat merupakan inisiatif bersama untuk melakukan transformasi digital pada proses bisnis di pasar rakyat yang bersifat end-to-end, dari proses bisnis secara offline (tunai, manual) menjadi online (nontunai, digital/berbasis apps).

Program ini bertujuan untuk mendukung gerakan non-tunai, mendorong inklusi keuangan dan literasi keuangan, meningkatkan literasi digital masyarakat dan pengembangan ekosistem keuangan digital, memperluas akses pendanaan UMKM/pedagang pasar terhadap fintech lending, memperkuat sinergi antara lembaga keuangan (bank) dan pelaku fintech, serta menjadi referensi dalam penyempurnaan Strategi Nasional Pengembangan Ekosistem Keuangan Digital di Indonesia.

1...192193194...223Halaman 193 dari 223

Copyright © Binomedia.