Binomedia.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) terus memperluas cakupan kerjasama dalam pembiayaan pembangunan infastruktur melalui partisipasi sektor swasta atau skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).

Inovasi pembiayaan infrastruktur yang berketahanan dan berkelanjutan didorong mengingat kemampuan APBN 2020-2024 diproyeksikan hanya mampu memenuhi 30 persen atau sekitar Rp623 triliun dari total kebutuhan anggaran untuk penyediaan infrastruktur sebesar Rp2.058 triliun.

Kebutuhan anggaran ini mencakup sektor Sumber Daya Air sebesar Rp577 triliun, sektor Jalan dan Jembatan Rp573 triliun, sektor permukiman Rp128 triliun, dan sektor perumahan sebesar Rp780 triliun.

Baca Juga: Kementerian PUPR Melalui Perwakilan Sekjen PUPR Mohammad Zainal Fatah Menerima Penghargaan Bhumandala Award 2022

Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna mengatakan sebagai langkah untuk menutupi gap pendanaan (funding gap) non-APBN sebesar 70 persen atau sebesar Rp1.435 triliun diperlukan pengembangan dan eksplorasi yang lebih luas lagi terkait dengan skema pembiayaan infrastruktur yang inovatif.

“Pada setiap sektor memang memiliki keunikan sendiri, sehingga bagaimana mengoptimalkan inovasi pembiayaan pada prosesnya dengan tidak menyalahi aturan, dan tentunya ketika ada investasi, bagaimana investasinya bisa kembali dengan keuntungan yang wajar. Jadi kita tidak bisa tergantung pada dana APBN,” kata Dirjen Herry TZ dalam acara press briefing rangakaian kegiatan Creative Infrastructure Financing (CreatIFF) 2022 di Kementerian PUPR, Selasa (04/10/2022).

Pada sektor Sumber Daya Air, Dirjen Herry TZ mencontohkan proyek KPBU unsolicited yang rencananya akan memasuki tahap transaksi adalah pemeliharaan bendungan dan penyediaan infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Bendungan Bintang Bano di Nusa Tenggara Barat (NTB) sebesar 6,3 MW. Pembiayaan pemeliharaan bendungan dan pembangunan PLTM akan memanfaatkan aset bendungan itu sendiri dengan skema pengembalian investasi menggunakan user charge (tarif) dan penjualan listrik.

Baca Juga: Kementerian PUPR Tingkatkan Sinergi Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur

“Di Bintang Bano memang kecil, tetapi kalau kita bisa memanfaatkan listriknya sebagai energi terbarukan, potensi energi baru terbarukan dari infrastruktur SDA bisa mencapau 46,3 Megawatt,” kata Herry TZ.

Selain sektor SDA, inovasi pembiayaan sirkuler juga dapat dilakukan pada pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan melalui skema estafet financing. Misalnya pembangunan jalan tol dengan skema pembiayaan availability payment (AP) dapat dilakukan pelepasan aset konsesi, sehingga uang yang dihasilkan oleh badan usaha pemilik hak konsesi dapat dipakai untuk berinvestasi pada infrastruktur lain.

“Kalau konsep estafet intinya lari di depan ada yang menyambut. Kalau dulu, badan usaha bangun jalan tol dipakai sampai masa konsesi habis, sehingga uang yang dipakai mengendap satu kali,” kata Herry TZ.

Baca Juga: Kementerian PUPR: Bendungan Lau Simeme Ditargetkan Rampung Akhir 2023

Skema pembiayaan lain juga dapat dilakukan pada infrastruktur air minum dengan mengintegrasikan hulu dengan hilir (Source To Tap). Bagian hulu dengan mendekatkan pada sumber air dan bagian hilir dapat sampai pada Sambungan Rumah (SR). “Inovasinya adalah bagaimana mengintegrasikan bagian hulu dengan satu kesatuan dengan hilir. Jadi konsepnya setiap program air minum ditata dalam satu kesatuan, tidak berjalan sendiri-sendiri sehingga biaya tidak semua terserap di hilir, misalnya SPAM Karian di Banten,” kata Herry TZ.

Terakhir skema pembiayaan KPBU bidang perumahan dalam rangka memenuhi backlog rumah. Tercatat pada tahun 2021 jumlah backlog kepemilikan rumah sebesar 12,7 juta terdiri dari 79% atau 10 juta berada di perkotaan dan sebesar 21% atau 2,7 juta di perdesaan. Target pembangunan rumah susun (rusun) dengan skema KPBU sebanyak 15.000 unit pada 2020-2024 dengan potensi pencapaian 9.065 unit.

Pada kesempatan tersebut, Dirjen Herry TZ juga menyampaikan serangkaian kegiatan Creative Infrastructure Financing (CreatIFF) 2022 dengan mengusung tema Inovasi Pembiayaan Infrastruktur PUPR yang Berketahanan dan Berkelanjutan yang merupakan inisiatif dari Generasi Muda (Genmud) Kementerian PUPR untuk mendorong berbagai Inovasi Pembiayaan Infrastruktur PUPR yang berketahanan dan berkelanjutan.

Baca Juga: Kementerian PUPR tengah memaksimalkan pemanfaatan Bendungan Tapin

Melalui event CreatIFF ini, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan ingin menawarkan beberapa proyek yang siap untuk dikerjasamakan dengan para stakeholder di antaranya Rumah Susun Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung, Rumah Susun Karawang Spuur, SPAM Regional Jatiluhur II, SPAM Sinumbra, Rusunawa Terintegrasi KEK SEI Mangke, selanjutnya Pemeliharaan Bendungan dan Penyediaan Infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Bintang-Bano, PLTA dan PLTS Tigadihaji, Jalan Trans Papua Jayapura-Wamena (Segmen Mamberamo-Elelim), Jalan Tol Cikunir-Karawaci, dan Jalan Tol Semanan-Balaraja.

Adapun puncak kegiatan CreatIFF dilaksanakan pada 1 Desember 2022 yang akan diisi dengan launching program pembiayaan infrastruktur dan perumahan, pengumuman pemenang call for policy brief, dan dialog bersama para investor pembiayaan infrastruktur.

Reporter : Wahyu Triono

Binomedia.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)/Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya melaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka Peringatan Hari Habitat Dunia (HHD) dan Hari Kota Dunia (HKD) tahun 2022 sebagai komitmen dalam pembangunan perkotaan dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.

Tema Nasional HHD-HKD yang diusung tahun ini adalah “Kolaborasi Pentahelix dalam Pembangunan Permukiman dan Perumahan Perkotaan menuju Nol Kumuh” yang diharapkan dapat mendorong kolaborasi serta keterlibatan aktif berbagai stakeholders untuk melakukan penanganan kawasan kumuh, pengelolaan persampahan, air limbah domestik, dan penyediaan air minum.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)/Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengatakan peringatan HHD-HKD bertujuan untuk meningkatkan komitmen dan partisipasi dari berbagai pihak dalam pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dan inklusif, tanpa meninggalkan satu orang pun dan satu wilayah pun. Artinya semua harus ditangani, terjangkau, dan dapat diakses oleh semua orang sesuai dengan komitmen Indonesia dalam Sustainable Development Goals (SDGs).

Baca Juga: Menteri Basuki: Tuntaskan Renovasi Gereja Katedral Keuskupan Agung Kupang Sebelum Natal 2022

“Pembangunan perkotaan di Indonesia masih dihadapkan pada tantangan-tantangan yang banyak tentang kemiskinan dan kekumuhan. Untuk itu, kolaborasi dari multi sektor dan multi aktor sangat perlu dilakukan untuk mewujudkan permukiman dan perkotaan Indonesia yang lebih baik,” kata Dirjen Diana Kusumastuti dalam acara Press Briefing Peringatan HHD-HKD di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)/Kementerian PUPR, Senin (3/10/2022).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)/Kementerian PUPR terus berupaya dalam penanganan permukiman kumuh dan penyediaan sarana prasarana dasar air bersih, sanitasi, persampahan, serta rumah layak huni dengan dukungan kolaborasi beragam stakeholder yang mewakili unsur pentahelix, yakni Pemerintah pusat, provinsi, kota/ kabupaten, swasta, media, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat.

Secara nasional, penanganan kawasan kumuh yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)/Kementerian PUPR yang berkolaborasi dengan berbagai pihak, selama 2020-2022 telah mencapai 7,257 hektare atau telah melampaui dari target 5,830 hektare. Selanjutnya hingga 2024, ditargetkan penanganan kawasan kumuh dapat mencapai 10.000 hektare sehingga menyisakan sekitar 2,743 hektare kawasan kumuh untuk ditangani.

Baca Juga: Menteri Basuki Hadimuljono Tekankan Kualitas dan Estetika Infrastruktur Permukiman

Staff Khusus Presiden RI di Bidang Inovasi sekaligus Duta Pembangunan Berkelanjutan Billy Mambrasar mengatakan bahwa berdasarkan arahan Presiden yang tertuang pada Inpres No 4 Tahun 2022 terkait Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, di mana saat ini sebanyak 4% masyarakat miskin ekstrem ditargetkan harus menjadi nihil di tahun 2024, hal ini juga selaras dengan target menuju nihil untuk permukiman kumuh.

“Oleh sebab itu, dalam pekerjaan kami melakukan sosialisasi SDGs dan telah banyak best practices, di mana ternyata untuk mencapai goals no 11, yaitu Sustainable Cities and Communities hanya dapat dicapai apabila terjadi kolaborasi yang efektif antara semua pihak,” ujar Billy.

Baca Juga: Menteri Basuki Hadimuljono Sampaikan Audit Stadion Kanjuruhan

Untuk itu, Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk memaksimalkan kolaborasi multi sektor dalam mencapai SDGs. Bahkan, tidak hanya kolaborasi Pentahelix saja, tetapi Hexahelix dengan melibatkan peran serta dari generasi muda.

Adapun Puncak Peringatan HHD-HKD di Indonesia pada tahun 2022 akan diselenggarakan pada minggu ke-4 bulan Oktober 2022 di Jakarta. Rangkaian acara puncak ini terdiri dari pameran capaian pelaksanaan kolaborasi penanganan kawasan kumuh, Teknologi Tepat Guna (TTG) dan hasil lomba foto, komik strip, dan desain rumah sederhana murah sehat, lomba mewarnai tingkat taman kanak-kanak dan sekolah dasar, pencanangan rencana penataan kawasan Belawan, serta talkshow dengan tema “Potret inklusivitas dalam kolaborasi penanganan kawasan kumuh dan kemiskinan ekstrem”.

Reporter : Wahyu Triono